KPAI: Anak Jangan Dilibatkan dalam Kegiatan Politik

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta panitia penyelenggara harus memastikan upaya-upaya pencegahan serius agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi dan Politik.

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra mengatakan, merujuk Pasal 15 dan Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik. Sedangkan Pasal 15 UU Perlindungan Anak menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Pasal 76 H setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

“Penyalahgunaan anak tadi dijelaskan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan tersebut,” ujar Jasra melalui telekonferensi, usai Rapat Koordinasi KPAI, Jumat (3/7/2020).

KPAI mencatat, kerusuhan 21-22 Mei 2019, sebanyak 4 anak meninggal tertembak peluru tajam. Ada 3 anak tempat kejadian perkara (TKP) di Jakarta dan 1 anak TKP di Pontianak Kalimantan Barat.

“Dalam tahun yang sama sebanyak 62 anak berhadapan dengan hukum dan mengalami kekerasan fisik dan psikis,” kata Jasra.

Tercatat, pada tanggal 21 September- 2 Oktober 2019 sebanyak 611 pelajar terlibat menyampaikan pendapat di muka umum mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan STM dalam berbagai isu, salah satu isu RUU KPK.

Sementara pada tanggal 24 Juni 2020 puluhan anak-anak diamankan oleh Polres Jakarta Barat karena akan mengikuti demonstrasi di gedung DPR RI dengan isu RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP).

“Sebagian anak-anak datang dalam aksi tersebut mendapat ajakan dari media sosial dan mendapatkan informasi hoax bahwa RUU HIP berdampak penutupan masjid Istiqlal,” ucap Jasra.

KPAI mendorong masyarakat melapor ke polisi jika melihat anak-anak dilibatkan dalam kegiatan politik, seperti demonstrasi, kerusuhan sosial, dan kegiatan yang mengandung kekerasan.

“Mengingat masa sekarang adalah situasi libur dalam belajar peserta didik, meminta orang tua dan keluarga untuk memastikan buah hatinya berada dalam pengawasan orang tua untuk menghindari agak anak-anak tidak mengikuti demonstrasi,” imbuhnya.

Terkait dugaan kegiatan yang akan digelar tanggal 5 Juli 2020 dalam kegiatan apel akbar oleh ormas Islam dan kemungkinan pelibatan anak dalam kegiatan tersebut, maka KPAI menghimbau anak-anak agar tidak terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

“Mengingat pandemi Covid-19 masih mengancam kesehatan anak dan termasuk dalam data korban anak juga tidak sedikit,’ tuturnya.

Oleh sebab itu, KPAI meminta penghormatan terhadap hak anak seperti hak hidup, tumbuh kembang, hak kesehatan anak.

“Hak berpartisipasi anak menjadi tanggungjawab kita bersama,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut KPAI juga mengundang Staff Ahli Menkopolhukam Asmarni, Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Wahyu Handiningrat, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kememensos Kanya Eka Santi, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak Kabid Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Didiek Santosa dan Polda Metro Jaya Kasubdit Renakta Pitter

  • Whatsapp

Pos terkait