Dititip ke P2TP2A Malah Dicabuli, KPAI Meradang

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam peristiwa kasus perkosaan anak perempuan dibawah umur yang diduga dilakukan oknum kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur.

Menurut KPAI, seharusnya P2TP2A sebagai lembaga layanan kepanjangan tangan kehadiran pusat di daerah dalam perlindungan anak terdepan kini ternodai sudah atas dugaan kasus perkosaan dan menjual anak yang dititipkannya.

“Lembaga yang seharusnya menjadi satu satunya lembaga terdepan dalam mengamankan anak-anak korban kekerasan seksual justru menjadi pelaku dan menjual anak-anak yang dititipkannya,” ujar Komisioner KPAI bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra dalam keterangannya tertulis kepada wartalika.id, di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Jasra menyebutkan bahwa dirinya mendengar seletingan beberapa kali para pelindung anak terdepan justru menjadi pelaku kekerasan anak. Baik secara fisik, seksual, verbal dan penjualan anak.

“Bahkan ini terjadi di lembaga pelindung anak yang dimiliki pemerintah, balai, panti, bahkan juga diduga dilakukan profesi pendamping anak. Saya mendengarkan laporan- laporan tersebut dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah,” ungkap Jasra.

Atas kejadian ini kata Jasra, bagai disambar geledek. Seharusnya Kepala P2TP2A sebagai orang yang direkrut dengan tahapan, SOP, track record yang dibuat dari pusat instrumennya dengan sangat hati -hati ini kecolongan.

“Artinya bagaimana tempat perlindungan anak di bawahnya, yang benar-benar di kelola negara saja kecolongan,” cetusnya.

Untuk itu Jasra menegaskan sudah saatnya protokol ketat diterapkan untuk jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pelindung anak di Kantor- kantor pemerintah yang memiliki rumah aman, balai, tenaga pendamping atau kontrak yang dibayar. Agar benar-benar melakukan tahapan perekrutan petugas dengan benar.

“Jangan sampai karena kongkalikong, nepotisme, pemegang kuasa menyebabkan proses birokrasi terpotong dan melewati semua syarat administasi. Sehingga mereka yang seharusnya menjadi pendekar anak justru aman berbuat berbagai hal pelanggaran anak,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, ini sudah lonceng keras buat para pemangku kepentingan anak. Bahwa situasi Covid-19 membuat petugas berubah drastis, dan ketika berurusan dengan anak-anak korban kekerasan semakin rentan.

“Saya berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) sebagai lembaga pengawas rumah aman yang memiliki aturan tegak dan lengkap tentang tempat- tempat seperti ini segera melakukan sosialisasi dan pembenahan,” katanya.

Begitupun lanjut Jasra, Kemenpan RB sebagai perekrut ASN yang ditempatkan di perlindungan anak benar-benar mengkaji kembali aturannya. Di cek apakah masih ada yang boling, sehingga tidak lagi kecolongan menempatkan predator di tempat berlindung anak.

“Kementerian terkait kepada lembaga dan daerah diingatkan manajemen resikonya jika memilih petugas yang tidak jelas track record nya, apalagi bekerja dengan anak,” tegas Jasra.

Seperti diketahui kejadian berulang ini terjadi di rumah aman P2TP2A Lampung, kejadian serupa juga terjadi di Kota Padang dan pada profesi pendamping anak yang pernah terlaporkan. KPAI berharap dari pengalaman yang ada segera dilakukan pembenahan.

“Kalau lembaga-lembaga terdepan perlindungan anak yang dimiliki pemerintah melakukan kekerasan. Lalu dimana lagi tempat berlindung anak anak kita?,” urainya.

Dijelaskannya, bahwa sebagaimana di ketahui dalam Undang Undang 23 tahun 2014 pemerintah sudah sepakat tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tentang korban kekerasan anak yang dibunyikan dengan Perlindungan Khusus Anak menjadi tugas propinsi dan Kabupaten bahwa mereka bersedia melakukan pencegahan kekerasan, menyediakan layanan, penguatan dan pengembangan layanan.

Sedangkan pemerintah pusat diamanatkan tugas yang sama namun karena kasus-kasus tersebut multipihak secara nasional dan internasional. Untuk itulah kebijakan dan anggaran di buat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Jangan sampai juga anggaran yang tidak berpihak ke rumah aman, kemudian membenarkan rumah aman dijadikan sarang prositusi. Harusnya hukuman lebih berat bagi para pemangku kepentingan yang tugas pokoknya jelas melindungi anak namun terjadi melakukan pelanggaran berat,” pungkasnya.

  • Whatsapp

Pos terkait