ISPI Kritik Program BLT Karyawan Non PNS dan Non BUMN

  • Whatsapp
Direktur Utama Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Deni Iskandar
Direktur Utama Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Deni Iskandar

WARTALIKA.id – Pemerintah berencana akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Karyawan Swasta Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengawas Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp. 600 ribu, yang akan diberikan selama 4 bulan, untuk 13,8 orang pekerja dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 31,4 Triliun, dan ini dinilai tidak tepat. Hal itu ditegaskan Direktur Utama Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Deni Iskandar yang melemparkan kritik tajam ke pemerintah, mengingat di masa pendemi Covid-19 ini warga masyarakat terdampak lebih membutuhkan dana tersebut.

Deni Iskandar menjelaskan, Program BLT Karyawan Non PNS dan Non BUMN yang saat ini, masih tengah dikaji oleh Tim Pengendalian Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu, secara prinsip telah mengesampingkan dan mengabaikan semua karyawan yang di PHK dan di rumahkan oleh perusahaan, akibat adanya Pandemik Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Program BLT Karyawan ini sangat berpotensi akan tidak tepat sasaran, sekalipun skema pemberiannya diberikan langsung lewat rekening. Sebab saat ini, antara karyawan dengan karyawan yang di PHK jumlahnya berimbang. Seharusnya, yang dipikirkan oleh pemerintah itu bukan orang yang masih bertahan kerja, tapi orang yang di PHK dan di rumahkan. Secara prinsip, jika program BLT Karyawan ini tetap dilakukan, bisa disebut, pemerintah telah mengabaikan pegawai yang di PHK akibat Covid-19,” kata Deni, Selasa (11/08) dalam Press Rilisnya.

Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat itu juga meminta agar semua stack holder terkait seperti, Tim Percepatan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemenaker, Kemenkeu dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), segera mengkaji ulang rencana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Karyawan Non PNS dan Non BUMN itu.

“Saat ini pemerintah dari mulai Kementerian Ketenagakerjaan BPS dan Kementerian Bappenas, tidak punya akurasi data yang tepat soal jumlah angkatan kerja, angka pengangguran, dan angka karyawan yang di PHK dimasa Pandemik Covid-19 ini. Artinya, program yang akan dibuat oleh pemerintah itu, akan sia-sia bila pendataannya kacau. Seharusnya yang pertama kali diselesaikan itu soal akurasi data dulu. Ini penting, agar semua program yang dibuat itu bisa tepat sasaran. Berdasarkan Investigasi ISPI, saat ini justru PHK itu banyak dialami oleh pegawai yang tidak punya BPJS maupun Jamsostek, ini harus dipikirkan oleh pemerintah,” jelas Deni.

Berdasarkan data analis yang dihimpun Tim Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) dari beberapa sumber, Pemerintah dimasa Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, tidak mempunyai akurasi data terkait jumlah angka pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal pada saat adanya Pandemik Covid-19.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2020 sebelum adanya Pandemik Covid-19, angka pengangguran di Indonesia mencapai sebanyak 6,88 Juta orang. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan April 2020, ada sebanyak 1.506.713 orang pekerja yang terdampak Covid-19, dan sebanyak 6,4 Juta orang pekerja di PHK dan dirumahkan. Sementara itu, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi, ada lonjakan angka pengangguran akibat Pandemik Covid-19 ini.

Kementerian Bappenas sendiri mencatat, ada sebanyak 4,2 Juta orang pengangguran dan sebanyak 3,2 juta orang pekerja di PHK dan dirumahkan perusahaan akibat Pandemik Covid-19 dan pada tahun 2021 memperkirakan, akan ada lonjakan angka pengangguran sebanyak 12,7 juta orang. Asumsi Kementerian Bappenas itu didasarkan pada kalkulasi data Badan Pusat Statistik dan data Kementerian Ketenagakerjaan terkait angka pengangguran dan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini.

Pos terkait