Komnas PA Tegaskan Tolak Sekolah Tatap Muka

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait secara tegas menolak keputusan pemerintah memperbolehkan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning selama masa pandemi virus corona covid-19.

“Apapun alasannya, baik zona hijau, kuning, orange atau warna lainnya, jangan berlakukan anak sebagai kelinci percobaan atas serangan virus Corona,” ujar Arist dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).

Bacaan Lainnya

Meski demikian, menurut dia, siapa yang bisa menjamin bahwa itu zona hijau sekalipun virus Corona tidak mewabah. Hari ini situasinya hijau, hitungan detik bisa berubah begitu cepat menjadi merah atau kuning.

“Jangan ini menjadi sebuah pertanyaan dan siapa yang sesungguhnya yang menentukan suatu wilayah mempunyai predikat sebagai zona hijau, merah, kuning dan orange,” ucap pria berciri rambut kuncir.

Arist juga meminta, pemeritah dituntut hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat pendidikan, bukan melakukan ekspremimen atas serangan virus Corona.

“Masalah pendidikan tahun 2020 bukanlah hanya masalah bangsa kita, namun telah menjadi persoalan global Educational (Global Education),” tuturnya.

Pertimbangan lain mengapa Komnas Perlindungan Anak bersikap menolak sekolah tatap muka, dikutip sumber data resmi dari Pemerintah, Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa sekitar 100 hingga 200 anak-anak terkonfirmasi positif Covid-19 per harinya dan datanya terus fluktuasi.

“Data-data faktual yang terkonfirmasi dari pemerintah dan dari data lapangan yang dikumpulkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di berbagai daerah dan demi kepentingan utama hak anak atas kesehatan dan hak hidup. Kami atas Komnas Perlindungan Anak menolak secara tegas sekolah tatap muka,” bebernya.

Selain itu, Komnas PA meminta Pemerintah untuk memberikan stitulus bagi lembaga pendidikan dengan cara membebaskan anak dari segala biaya-biaya pendidikan yang ditimbulkannya.

“Menyiapkan dan memberikan jaringan internet bebas biaya di semua tempat, bebas dari kouta internet untuk orangtua dan murid, subsudi dana BOS untuk peruntukan pembelian alat-alat elektronik, seperti laptop maupun handphone yang dibutuhkan para orangtua dan guru,” lanjutnya.

Kemudian memberikan modul-modul pembelajaran yang sederhana yang dapat digunakan para orangtua untuk mendampingi anak-anaknya belajar dan sekolah dirumah yang tidak sulit dan membosankan.

Membuat kurikulim khusus Covid-19 yang tidak sulit diimplementasi dan bisa dicapai serta menjamin layanan internet gratis bagi semua tempat yang dapat diakses semua peserta didik. Baik itu di desa, dikota maupun daerah perbatasan dan bencana.

“Itu artinya merdekakan anak kita untuk belajar dimana saja dan kapan saja. Persoalan pendidikan adalah persoalan global, Tahun 2020 adalah tahun darurat pendidikan,” pungkas Arist.

Pos terkait