Presiden Jokowi Harus Terapkan Ekonomi ala Sosialis

  • Whatsapp
Samuel F Silaen
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen
Ketua Koordinatoriat PWI Jakbar Kornelius Naibaho

WARTALIKA.id – Pemerintah tak perlu secara jor-joran atau ‘over confidence’ men-hambur-hamburkan uang dimasa sulit pandemik Covid-19 ini, karena musibah pandemik Covid-19 ini tak seorang-pun yang tahu secara pasti sampai kapan berakhir. Rakyat Indonesia harus diedukasi untuk ‘ikat pinggang’ bukan diajak manja- manjaan deh!

Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin semua rakyatnya makan, dengan memberikan bantuan sosial (bansos) yang ‘continue’, yang digelontorkan kepada semua rakyat tentu disertai pengawasan melekat, agar semua rakyat Indonesia dari merauke sampai kesabang dapat bansos, tanpa diskriminatif. Jangan sampai Presiden terima informasi yang hanya ‘ABS’ (asal bapak senang) tok, tapi perlu dicrosscek,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen kepada wartawan di Jakarta (3/9/2020).

Baca Juga :

Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan neraca belanja dengan penuh kehati- hatian bukan justru seperti kayaknya ‘sinterklas’ yang hanya sekali dalam sebuah momentum. Persoalan yang sedang kita hadapi ini adalah ‘musuh’ yang tak terlihat tapi ganas. Jadi semua orang menghemat uang belanjanya untuk hal-hal penting (kebutuhan pokok) karena musibah covid-19 yang belum berujung ini,” terang Silaen.

Pemerintah pusat sebagai penjaga fiskal negara harus mampu men-‘trase’ penerima bansos agar terjadi pemerataan ala ‘sosialis’ sesuai dengan pendekatan aturan yang ada. Jika belum ada harus dibuat aturannya, agar tidak terjadi polemik yang menguras pikiran,” ungkap Silaen.

Pemerintah pusat tak perlu menekan terlalu berlebihan kepada instansi/ lembaga/ daerah, soal akan terjadinya resesi ekonomi, sebab dunia juga mengalaminya. Justru ‘pressure’ yang berlebihan dari pemerintah pusat kepada instansi, lembaga dan daerah- daerah akan menimbulkan semacam teror buat masyarakat umum,” papar Silaen.

Resesi ekonomi akibat dampak Covid-19 sama halnya dialami dunia, hal itu mungkin tak terhindarkan lagi, tapi bagaimana mengurangi risiko yang timbul, itu yang harus dikalkulasi secara detail. Saat ini, bagaimana mengelola anggaran keuangan baik antara pusat dan daerah, supaya semua skenario yang diambil pemerintah jangan sampai salah sasaran,” beber Silaen.

Belanja barang dan jasa daerah yang didorong/ dipaksakan secara berlebihan dan ada kesan terintimidasi akan menyebabkan terjadinya pemborosan/ korupsi disana- sini, diluar kendali jadinya mubazir, perlu kajian,” ujar Silaen.

Pemerintah pusat harus membagi anggaran yang ada secara cermat, detail ala ‘sosialis’ agar semua pelaku ekonomi di semua level dapat bagian, minimal untuk menyambung hidup, iya proporsional-lah. Inilah yang harus dilakukan pemerintah pusat agar semua ‘happy’ dimasa musibah pandemik Covid-19 ini,” tutur Silaen alumni Lemhanas Pemuda I 2009 itu.

Menghabiskan anggaran keuangan secara jor-joran tidak serta-merta bisa menghapus seketika dampak ekonomi akibat hantaman pandemik Covid-19. Pemerintah pusat harus berpikir ulang yakni bagaimana cara mengurangi/ mengatasi jurang resesi ekonomi secara tepat,” imbuh Silaen mantan aktivis DPP KNPI itu.

Tak ada yang kebal terhadap hantaman virus pandemik Covid-19 ini, kaya- miskin kena dampak, hanya saja tak semua langsung ‘melarat’. Yang kaya sempoyongan dan yang miskin terkapar, kira-kira begitu. Jadi pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menjalankan skema pemulihan ekonomi Indonesia.

Presiden Jokowi harus mampu meng- orkestra semua jajarannya menjadi ritme yang harmonis dari semua komponen yang ada. Tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa paling benar dan paling berjasa didalam pemulihan ekonomi Indonesia, semua rakyat diajak urun rembuk, secara bottom- up,” tandasnya.

Pos terkait