Unjuk Rasa Omnibus Law Anarkis, Direktur Laksamana Pertanyakan Kinerja BIN

  • Whatsapp
Unjuk Rasa Omnibus Law
Pengunjuk rasa berlarian ketika polisi menembakkan gas air mata saat demo menolak Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 8 Oktober 2020. Aksi yang dikuti ribuan orang dari berbagai elemen mahasiswa dan buruh tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

WARTALIKA.id – Kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi sorotan pasca insiden demo anarkis penolakan UU Omnibus Law setelah disahkannya oleh DPR RI. Demikian dikatakan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen.

“Ada semacam kecolongan yang teramat besar didalam perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law! Saya prihatin atas kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugasi oleh negara melalui UU didalam mengendus pergerakan ‘dibawah tanah’, ehh, kok bisa sampai kecolongan,” kritik Silaen dalam siaran persnya belum lama ini di Jakarta.

Bacaan Lainnya

Niat yang baik saja tidak cukup, jika tidak disampaikan dengan cara yang baik maka akan muncul kecurigaan, demikian jugalah halnya dengan disahkannya RUU Omnibus Law cipta kerja yang mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang berujung ricuh.

“Terlepas dari adanya pihak-pihak yang menyebarkan informasi hoax. Namun, sudah semestinya Pemerintah dapat mengantisipasi hal itu sebelum terjadi, yakni tangkal sejak jauh-jauh hari sebelum RUU Omnibus Law cipta kerja itu diketok palu di DPR RI,” ujar Silaen.

Direktur Laksamana sangat memahami suasana kebatinan para pekerja (karyawan), ketika mereka dapat informasi tak sesuai faktanya (hoax), yang oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan itu merugikan disisi pekerja.

“Itulah yang memancing emosi jiwa rakyat hingga tak terkendali,” ungkap Silaen.

Silaen juga melihat dan membaca berita-berita dari media, seperti ada mobilisasi massa yang bukan pekerja/masyarakat umum, ikut berunjuk rasa, sehingga unjuk rasa yang tidak terkendali berujung anarkis.

“Para demonstran malah justru merusak berbagai fasilitas umum, kalau sudah begini yang rugi masyarakat itu sendiri,” imbuh Silaen.

Apakah ini sebuah kelalaian didalam mengantisipasi sebelum kejadian, yang seharusnya bisa dieliminir agar tidak sampai terjadi. Semoga pemerintah, kata Silaen dapat memetik hikmah atas kejadian ini. Kedepannya agar tidak terulang lagi.

Usul konkrit dan sumbang saran, kedepannya agar melibatkan dan mengikutsertakan partisipasi komunitas/organ sebanyak mungkin untuk terlibat langsung didalam mensosialisasikan RUU atau program-program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat umum.

“Jangan sampai pemerintah hanya melibatkan ‘konco- konco’nya saja alias itu-itu saja,” tandas Silaen.

Editor : Drey

Pos terkait