Polisi Wujudkan dan Tunjukkan Wajah Sipil

Wajah Polisi harus lebih ramah dan berpihak pada masyarakat. Karena selama ini sebenarnya telah terjadi ketidakpuasan masyarakat atas citra dan kinerja institusi penegak hukum disamping keinginan Polisi untuk mereformasi dirinya sendiri paska pisah dari TNI.

Di usianya ke 74 Tahun Polri, jalan panjang mewujudkan Polisi Berwajah Sipil, Wajah dan namanya semakin dikenal publik setelah Polri  berganti ganti pimpinan sampai saat dibawah kepimpinan Jenderal Pol Drs Idham Azis.

Baca Juga :

Publik menilai kepolisian saat ini memiliki dua wajah dalam relasinya dengan masyarakat. Peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan peran yang diakui dan diapresiasi publik. Namun, peran penting sebagai lembaga penegak hukum masih bertabur jelaga. Polisi perlu menampilkan wajah sipil dan juga melakukan reformasi baik di dalam struktur organisasi maupun di fungsi koordinasi.

Polri semakin berbenah diri untuk memperbaiki kinerja yang selama ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Dibawah kepemimpinan Jenderal Pol Drs Idham Azis, Polri terus berusaha menampakkan tampilannya sebagai abdi negara yang dekat dengan masyarakatnya.

Langkah ini ditunjukkan melalui perilaku teladan  sosok  Idham sendiri yang  berpenampilan sederhana.

Tampilan sederhana sosok Kapolri ini sering menjadi perbincangan di sosial media. Pada bulan Januari 2020, misalnya, foto Kapolri  viral gara-gara mengenakan sandal jepit dan makan kue lapis saat mengunjungi rumah orangtuanya. Foto unik itu lalu diposting Polres Jambi-Sumatera. Ditempat lainnya, foto Idham juga viral saat  membeli pakaian untuk diberikan kepada anggotanya yang pakaian seragam dinasnya sudah kusam warnanya.

Kapolri juga banyak mendapatkan perhatian saat berada di Mamuju, Sulawesi Barat, ketika ia membuat pernyataan untuk mengoreksi anak buahnya. Ia mengkritik  Kapolres dan keluarga yang memiliki  gaya hidup berlebihan dan meminta supaya kapolres tersebut membiasakan diri hidup sederhana. Idham bercerita ada istri Kapolres ketika berada di bandara semua anggota dibuat sibuk mengurusnya.

Pemandangan  ini  membuat orang lain yang ada di bandara melihat sinis terhadap  Polri dan keluarganya. Bila dibandingkan dengan ibu negara Iriana Jokowi,  jauh bedanya. Ibu Jokowi saja cuma diantar dua Paspamres saat pulang ke Solo dan duduk di ruang tunggu umum seperti warga biasa. Polri harus berubah, polri harus mencontoh Ibu Jokowi kalau ingin semakin dicintai masyarakat.” kata Kapolri menasehati anak buahnya.

Dalam berbagai kunjungan kerja kapolri ke wilayah, Idham Azis juga seringkali mendapat sorotan publik karena  menolak disambut dengan upacara berlebihan baik itu di bandara maupun  di Polda.  Kapolri mengingatkan  cukup Kapolda atau Wakapolda yang menjemputnya. Anggota yang lainnya mengerjakan tugas seperti biasanya  melayani masyarakat dan tugas tugas lainnya.  Begitu juga kamar hotel tidak perlu disiapkan oleh Polda  karena biaya perjalanan dinasnya sudah ada disiapkan negara.

Apa yang dilakukan oleh Kapolri Idham Aziz barangkali merupakan salah satu upaya untuk menampilkan Polri yang berwajah sipil, yang dekat dengan masyarakatnya.

Tetapi apakah tujuan untuk menampilkan Polri berwajah sipil ini sudah mencapai tujuannya ?. Seperti apa sebenarnya wajah Polri setelah 74 tahun mengabdi kepada masyarakat Indonesia ?. Bagaimana sejarah perjalanan Polri mewujudkan polisi sipil di institusinya ?. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan polisi sipil sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia ?

Wajah Polisi Kita

Hingga saat ini kesan polisi sebagai sosok yang galak, seram dan menakutkan masih terekam di benak masyarakat Indonesia. Masyarakat selalu merasa takut jika berurusan dengan polisi apalagi kalau tertangkap ataupun ditangkap karena terlibat kasus tertentu yang menjeratnya. Bayang bayang akan diperlakakukan dengan kasar sebelum dimasukkan ke dalam rumah tahanan atau penjara selalu menggelayutinya.

Fenomena ini terjadi karena masyarakat memang sering mendengar perilaku polisi yang diberitakan suka berbuat kasar dan sadis ketika menghadapi masyarak yang menjadi tersangka. Fenomena ini terjadi dikarenakan pola kerja Polri yang mirip dan bahkan sama dengan tentara, maka institusi Polri dianggap seperti institusi yang bersifat militer saja.

Dengan pola seperti itu,maka sangat dimungkinkan akan terjadi penganiayaan kepada tersangka.Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut praktik penyiksaan oleh polisi terhadap tahanan sudah menjadi semacam kultur di dalam tubuh kepolisian Indonesia.

“Catatan pemantauan KontraS sejak 2010 sampai sekarang, praktik kekerasan oleh polisi masih berlangsung,” kata Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia sebagaimana dikutipTempo pada Senin, 1 Oktober 2019.

“Penyiksaan biasanya terjadi di ruang interogasi mereka.”

Berdasarkan laporan pengaduan yang masuk ke KontraS sejak 2011 sampai 2019, tercatat ada 445 kasus dugaan penyiksaan tahanan oleh polisi dengan 693 korban jiwa. Cerita para korban yang dihimpun ini hanya puncak gunung es saja. Sebab, masih ada korban atau keluarga yang belum berani melapor kasusnya.

Putri mengatakan berdasarkan hasil penelusuran KontraS penyiksaan ini terjadi karena polisi ingin mengejar pengakuan atau alat bukti dari pelaku untuk dijadikan tersangka. Sebenarnya, kata dia, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada lima alat bukti untuk menjerat seseorang. Yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau tersangka.

Sayangnya, Putri menuturkan polisi sering melompat ke keterangan pelaku atau tersangka untuk mengumpulkan bukti atau petunjuk untuk menjadikan pelaku sebagai tersangka. “Hal ini terjadi karena masih ada aparat yang kurang cakap dalam menggali informasi perkara sehingga mereka menggunakan metode penyiksaan,” kata dia.

Perilaku polisi yang cenderung militeristik juga terlihat jelas ketika terlibat dalam penggusuran rumah warga di Tamansari, Kota Bandung, 12 Desember tahun  lalu. Alih-alih menempuh jalan negosiasi dalam membubarkan massa, anggota kepolisian yang memiliki slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ini malah menggunakan kekerasan. Polisi yang dilengkapi helm, tameng, dan pentung menembakkan gas air mata serta menangkap dan memukuli warga yang menolak penggusuran.

Bukan kali ini saja polisi bertindak brutal saat menjalankan tugas. Sebelumnya, polisi menjadi sorotan karena tindakannya yang berlebihan ketika menangkapi orang yang dituduh melakukan makar setelah demonstrasi 22 Mei lalu.

Polisi juga melakukan kekerasan saat membubarkan unjuk rasa mahasiswa dimana ima orang tewas dan puluhan luka-luka.

 

Kepolisian sering berdalih bahwa sebagian korban yang meninggal berasal dari pihak perusuh tanpa menjelaskan sebab-musababnya secara gambling sehingga menimbulkan rasa curiga.Menurut data  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM, menunjukan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019.

Selain itu, YLBHI mencatat bahwa hingga Oktober 2019, ratusan demonstran mengalami perlakuan berlebihan dari aparat kepolisian, yang menyebabkan luka-luka, hingga penangkapan yang semena mena.Ada pula pembatasan-pembatasan untuk para demonstran, contohnya demonstran dari beberapa daerah  yang dipersulit untuk mengikuti demonstrasi di Jakarta.”Ini sangat mengerikan kalau dibaca dalam kaca mata negara hukum, HAM, dan demokrasi,” ujar Ketua Umum YLBHI sebagaimana dikutip bbc.news Indonesia,(30/10/19).

Hingga kini kepolisian belum mengungkapkan siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian sejumlah demonstran di sejumlah wilayah tersebut.Terkait demo menentang hasil pemilu presiden di Jakarta (21-23 Mei 2019), Komnas HAM mengatakan polisi harus segera mengungkapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian 10 orang di Pontianak dan Jakarta.

“Hal ini untuk mencegah terus berkeliarannya pemegang senjata api gelap di tengah masyarakat,” ujar salah satu anggota Tim Pencari Fakta Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.Beka menambahkan beberapa anggota Polri bertindak sewenang-wenang dalam menjaga aksi unjuk rasa.

Dalam laporan itu, anak-anak yang ditangkap mengaku mereka diseret, dianiaya, dikeroyok, dipukul, dan ditendang oleh polisi yang bertugas menjaganya.

Kekerasan polisi selain menimpa masyarakat sipil saat proses menjadikan tersangka dan saat unjuk rasa, ternyata juga menimpa para pekerja kuli tinta.Seperti diberitakan oleh republika.co.id, kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil juga dialami oleh kalangan jurnalis atau pekerja media.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudi mengatakan, tindak kekerasan terhadap jurnalis pada 2019 paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian. Menurut Ade, hal itu terlihat dari cara aparat mengamankan aksi unjuk rasa terutama di Jakarta. “Kenapa kemudian terbesar adalah aparat Kepolisian, karena ini terkait bagaimana Kepolisian mengamankan demostrasi,” Kata Ade di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Polisi Sipil Harapan Rakyat

Dengan masih seringnya terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan maka akhirnya sebagian masyarakat masih menganggap bahwa hingga kini Polri belum sepenuhnya menampilkan ‘wajah’ sipilnya. Persepsi dan penilaian masyarakat tersebut didasarkan pada sikap dan tindakan sehari-hari aparat polisi di lapangan sehingga merefleksikan kultur pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri.

Dalam hal ini masyarakat melihat polisi bukan sebagai perseorangan, tetapi sebagai suatu lembaga. Karena itu, tidak jarang kesalahan seorang anggota polisi (oknum) digeneralisasi sebagai kesalahan lembaga Polri secara keseluruhan. Mengadopsi pendapat Robert Reiner (1992), pelaksanaan tugas polisi berkaitan dengan peran polisi yang menganut dua variabel prinsip, yaitu bahaya dan kewenangan (danger and authority).

Karakteristik kultur polisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh kualitas dan integritas pribadi petugas polisi. Karena itu, jika masih sering muncul kultur polisi yang militeristik  yang memang menyimpang dari kultur polisi universal agaknya hal itu tidak terlepas dari kultur politik makro nasional yang bernuansa birokratik, korporatif, dan militeristik.

Harapan masyarakat utuk terwujudnya polisi berwajah sipil sebenarnya sudah dimulai sejak reformasi bergulir tahun 1998 yang lalu atau sejak tumbangnya orde baru (Orba). Pada , Kamis (1/4/1999) pasca-reformasi lembaga Polri dipisahkan dengan TNI setelah 32 tahun kekuasaan Orba Pemisahan ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 yang ditegaskan kembali dengan pidato Presiden Republik Indonesia, Senin (16/8/2016) yang merupakan perubahan sejarah Polri di Indonesia.

Sejalan juga dengan Tap MPR Nomor VI/MPR-RI/2000 yang menetapkan  Polri  menjadi institusi sipil, dalam artian tidak menjadi bagian dari militer Indonesia.

Menurut Satjipto (2004),  ide polisi sipil sebagai bentuk kepolisian dalam negara demokrasi sesungguhnya sudah dicanangkan oleh Kapolri pertama, Komisaris Jenderal RS Soekanto. Ide itu menuntut perubahan mendasar wujud kepolisian dari bentuk polisi kolonial menjadi polisi dari suatu negara yang merdeka. Sayang, ide itu belum bisa diwujudkan secara benar sampai hari ini, bahkan di lingkungan kepolisian sendiri konon masih ada yang tidak menyetujuinya.

Dengan adanya pergeseran paradigma kekuasaan politik bangsa, maka pergeseran paradigma Polri pun tidak terelakkan, organisasi Polri akhirnya menganut paradigma kedekatan dengan masyarakat/warga dalam upaya bersama guna merespon maupun mengatasi masalah-masalah ketertiban, keamanan, dan kejahatan secara lokalitas.

Paradigma ini sering disebut sebagai paradigma baru atau yang lebih populer dengan sebutan ”Paradigma Polisi Sipil”.

Polisi sipil adalah polisi yang dalam melaksanakan tugasnya telah meninggalkan pola-pola yang memiliki ciri militeristik, seperti adanya pemaksaan, penggunaan kekerasan, namun sudah mulai beralih kepada pola baru yang senantiasa mempedomani nilai-nilai HAM dalam proses penegakan hukum.

Polri berkewajiban untuk memberikan pelayanan atau perlakuan yang setara dan adil bagi setiap warga ataupun masyarakat, serta mau menerima dan mendengar segala bentuk keluhan yang datang dari masyarakat. Karena itulah, interaksi antara polisi dan masyarakat harus dapat dilihat sebagai hubungan polisi yang berperan sipil dengan masyarakat yang sipil.

Menurut Farouk Muhammad (2004), polisi sipil (civilized police) adalah suatu konsep bukan institusi. Sebagai suatu konsep, polisi sipil mempersyaratkan sejumlah faktor sebagai indikator yang tidak mungkin bisa ditemukan dalam negara otoriter yang acap kali dipandang sebagai police state.

Dengan landasan pemikiran ini polisi sipil memiliki ciri profesional dan akuntabel. Prinsip profesional mengacu pada kemampuan: (1) menggunakan pengetahuan dan keahlian berdasarkan pendidikan dan latihan, (2) memberikan layanan keamanan terbaik, (3) otonom, (4) kontrol kuat di dalam organisasi, (5) mengembangkan profesinya melalui asosiasi, (6) memiliki kode etik, (7) memiliki kebanggaan profesi, (8) profesi polisi sebagai suatu pengabdian, dan (9) bertanggung jawab atas monopoli keahlian.

Adapun akuntabel ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan yang kuat atas kewenangan yang diberikan.

Tiga elemen akuntabilitas yang harus diterapkan pada lembaga kepolisian: (1) answerability, kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka lakukan kepada masyarakat, (2) enforcement, keberanian polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kekuasaan jika mereka mangkir dari tugas-tugas negara/publik, (3) punishability, ketulusan polisi untuk menerima sanksi jika mereka terbukti melanggar code of conduct atau tindak pidana.

Dengan demikian, negara demokrasi membutuhkan polisi yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai itu dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif (the guardian of civilian values).

Dalam tugas, polisi mengedepankan pendekatan kemanusiaan yang secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (civilization) dan keadaban (civility). Dengan kata lain, polisi sipil adalah polisi yang beradab, bukan polisi yang sewenang-wenang.

Pertimbangan tindakan polisi tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kekuasaan yang dimiliki atau hukum positif semata, sekalipun pada hal-hal tertentu diperbolehkan. Penghargaan kepada masyarakat sebagai orang yang bermartabat adalah ciri utama bagi kinerja polisi sipil.

 

Jadi polisi sipil merupakan wakil dari kepentingan masyarakat sipil, bukan wakil dari kepentingan elite politik tertentu. Meski lembaganya dibentuk melalui kebijakan politik, sikap perilakunya mengayomi semua pihak.

Dari gambaran itu tampak dinamika polisi yang sedang berlangsung dalam proses politik sekarang ini belum mencerminkan sebuah paradigma polisi sipil dalam sistem bernegara yang bertumpu pada masyarakat sipil yang kuat.

Seiring hal itu, elite polisi pun masih kuat mempertahankan otonomi kepolisian secara luas, posisi kepolisian di bawah presiden, mempertahankan struktur vertikalistis dalam fungsi, tugas, peranan, kewenangan dan pengawasan, serta kewenangan yang bersifat otonom dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhannya (exclusive).

Kondisi demikian sesungguhnya menggambarkan hakikat kepolisian yang masih merupakan bagian dari rezimentasi kekuasaan negara yang cenderung menjauhkan diri dari kapasitas kontrol masyarakat. Bahkan, lebih jauh bisa dikatakan model kepolisian seperti ini meletakkan dirinya sebagai aktor yang berada di atas masyarakat dan menjadi salah satu sumber pengendalian kekuasaan negara.

Sejauh ini pembaruan yang dilaksanakan elite kepolisian dalam rangka reformasi Polri untuk menjadikan polsi sipil  belum  berjalan sesuai dengan harapan bersama. Tampaknya cukup sulit mewujudkan polisi sipil dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hoegeng Sosok Polisi Sipil

Pergeseran paradigma Polri kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan mendasar. Salah satu perubahan itu tergambar dalam perumusan kembali perannya sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Seperti apa tampilan Polri sebagai pemeliharan Kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu secara muda dapat dilihat pada sosok fenomenal seorang Hoegeng yang merupakan figur ideal seorang Civilian Police. Dimana tampilan pribadi sosok Hoegeng yang berjiwa merakyat, siap melindungi, teguh dalam pendirian, jujur, disiplin, keras dan tegas dalam tindakan yang tidak berkompromi terhadap perilaku tidak jujur, lebih-lebih lagi korupsi dan berbagai tindakan penyimpangan.

Hoegeng figur polisi yang punya kerendahan hati, kelembutan serta kasih sayang dalam penampilan pribadi yang takwa, arif, bijaksana dan penuh kesederhanaan. Yang sesungguhnya adalah potret dari seorang polisi ideal yang “pada zamannya” justru memperoleh predikat bagi Pak Hoegeng sebagai polisi “aneh yang menentang jaman”.

Pak Hoegeng merupakan contoh Polisi yang mudah untuk diingat namun sulit untuk diikuti jejaknya. Yang menjunjung tinggi sebuah nilai Kejujuran sebagai harta yang tidak ternilai harganya. Dimana “Jabatan” merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara penuh. Dan Profesi adalah kehidupan yang dijalani dengan lurus tanpa perlu berpura-pura agar mendapat tempat yang aman dalam suatu susunan organisasi. Namun beliau menunjukkan kinerja yang memang layak dan patut ditempatkan pada posisi-posisi jabatan strategis dan mampu mengayomi bawahan tanpa merendahkan namun memberi ilmu dan kesan yang tidak terlupa.

Pribadi Hoegeng yang fenomenal karena terkenal kesederhanaan dan kejujurannya ini pernah dijadikan sebagai guyonan Gus Dur presiden ke empat Indonesia. “Polisi yang baik itu cuma tiga; Pak Hoegeng almarhum bekas Kapolri, Patung Polisi, dan Polisi Tidur,” demikian ucapan Gus Dur . Guyonan ini begitu populer di masyarakat kita. Guyonan lama yang juga pernah dipakai oleh eks Kapolri Tito Karnavian dalam sejumlah kesempatan itu di unggah pula oleh seorang pria bernama Ismail Ahmad di Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Namun yang bersangkutan  harus menjalani pemeriksaan gara-gara mengunggahnya di sosial media.

Adanya pemeriksaan oleh polisi terhadap Ismail Ahmad sehubungan guyonan Gus Dur tersebut menurut hemat saya merupakan perwujudan mental kepolisian yang masih bersifat militeristik dan sewenang wenang.  Karena itu wajah militeristik ini harus di ubah menjadi polisi yang berwajah sipil sehingga tidak sewenang wenang kepada masyarakat yang seharusnya di ayominya.

Upaya Mewujudkan Polisi Sipil

Untuk mewujudkan polisi sipil menurut Bambang Widodo Umar ada empat parameternya yaitu : (1) legitimasi (legitimacy); (2) fungsi (function); (3) struktur (structure); dan (4) budaya (culture).

Parameter legitimasi mengacu dari mana sebaiknya polisi mendapatkan mandat kekuasaan dan kepada siapa seharusnya polisi bertanggung jawab. Parameter fungsi menunjukkan secara jelas dan tegas bagaimana polisi diperankan sebagai pengelola kamtibmas atau penegak hukum.

Parameter struktur menunjukkan bagaimana organisasi dan kekuasaan polisi diatur secara seimbang dalam bernegara. Parameter budaya menunjukkan bagaimana sikap perilaku polisi sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat.

Terkait dengan  aspek legitimasi Polri, dalam hal ini saya pernah menyarankan agar  Polri  ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Apalagi dengan ditunjukkan beberapa perwira Polri yang  menduduki jabatan jabatan sebagai Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri seperti yang pernah terjadi dengan ditunjuknya dua jenderal polisi menjabat penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dan TNI sebagai Pejabat (PJ) Gubernur di Papua.

Dengan menempatkan polisi di bawah Mendagri, hemat saya upaya untuk mewujudkan polisi berwajah sipil dapat segera terealisasikan.  Di negara -negara Eropa, legitimasi polisi berada di pemerintahan. Memang hal ini perlu adanya kontrol yang kuat agar polisi tidak menjadi abdi pemerintah semata melainkan bertanggungjawab bertanggung jawab kepada hukum dan publik.

Polisi bertanggung jawab terhadap otoritas sipil serta melindungi masyarakat dari tirani polisi, yang berarti bahwa setelah masyarakat menjamin legitimasi kewenangan kepolisian dan menghormati intervensi legal kepolisian atas urusan setiap anggota masyarakat, maka polisi harus bertanggung jawab dan harus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dari oknum-oknum atau tingkah laku personel Polri ataupun masyarakat lainnya yang ingin berbuat kejahatan ataupun pelanggaran terhadap otoritas atau kepentingan dan hak masyarakat lainnya.

Terkait dengan aspek kedua  yaitu fungsi, maka seperti kita ketahui  bahwa fungsi polisi adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses berbangsa dan bernegara tidak dirugikan.

 

Polisi dan masyarakat juga diibaratkan seperti ikan dan air. Artinya habitat polisi adalah berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak terpisahkan.Bila masyarakat berubah, maka Polisi juga harus merubah paradigma sesuai dengan perubahan tersebut, supaya polisi tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Karena, apalah artinya polisi tanpa masyarakat, atau polisi tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal tersebut dapat saja terjadi bila polisi tidak dapat menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat serta paradigmanya tidak menjawab. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan polisi dekat dengan masyarakat dan hadir dengan segera saat dibutuhkan. Menurut Rahardjo (2000), “Sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”.

Dengan prinsip tersebut, maka masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya.

Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa Polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Terkait dengan aspek ketiga yaitu struktur Polri. Bahwa seiring dengan berpisahnya Polri dari struktur TNI, hingga menjadi polisi sipil yang mandiri, maka diperlukan penyusunan struktur baru Polri dengan memperhatikan harapan-harapan masyarakat sebagai Polisi sipil.

Pemisahan Polri dan TNI, seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di atas, telah disadari sebagai momentum bersejarah yang sangat penting bagi Polri untuk berbuat lebih baik dalam melaksanakan fungsinya secara mandiri (tidak militeristik) dan bebas dari kekuasaan maupun politik dari manapun (independen).

Momentum sejarah ini dipandang sebagai sebuah awal (starting point) untuk memulai kehidupan masyarakat sipil (civil society), yang pada dasarnya merupakan gambaran utuh polisi sebagai warga sipil yang diberi tugas untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan rasa aman masyarakat.

Momentum ini juga dipandang sebagai timing yang baik untuk mewujudkan profesionalisme Polri yang selalu dinanti-nantikan, sekaligus bahwa ide peningkatkan profesionalisme Polri ini merupakan penjabaran dari satu agenda reformasi Polri pascareformasi tahun 1998. Jika disepakati Polri dibawah Mendagri maka perlu dipikirkan struktur organisasi yang tepat untuk Polri.

Yang jelas sebagai polisi nasional yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia harus diatur secara berjenjang.

 

Struktur organisasi bisa berbentuk piramida (pusat kecil, daerah besar). Penempatan Polda sebagai kompartemen strategis Polri (seluruh permasalahan dapat ditangani Polda yang mempunyai kemampuan dan kewenangan)

Struktural Polri  dalam operasionalisasinya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, sebagai berikut: a) Intern, terdiri atas: 1) peningkatan jumlah personil; 2) sarana dan prasarana pendukung; 3) sistem Kepolisian;  dan b) Ekstern, terdiri atas: 1) perkembangan isu global; dan 2) perkembangan politik dalam negeri.

Terkait dengan aspek ke empat budaya (culture). Bahwa karakteristik kultur polisi saat ini banyak diwarnai oleh kualitas dan integritas pribadi petugas Polisi.

 

Karena itu, jika masih sering muncul kultur Polisi yang militeristik yang memang menyimpang dari kultur polisi universal agaknya hal itu tidak terlepas dari kultur politik makro nasional yang bernuansa birokratik, korporatif, dan militeristik.


Agar hal serupa tak kembali terulang, mutlak dikembangkan budaya Polri yang berorientasi pada publik serta menggunakan pendekatan yang bercorak non-militeristik. Artinya, budaya perseorangan aparat polisi harus didasarkan pada budaya organisasi (corporate culture).

Sebab budaya polisi diwarnai oleh pelaksanaan tugas polisi yang bersifat perseorangan (the policemen’s working personality) yang diwarnai oleh lingkungannya (sociaty generated culture).

Di samping itu, guna mewujudkan keberadaan polisi sipil, Polri dituntut mampu menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di berbagai institusi kepolisian negara mana pun. Untuk menjadi polisi yang benar-benar sipil, mengutip pendapat AC German, hendaknya polisi kian menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau militer dan selalu ingin berjabat tangan dengan masyarakatnya (moving away from military configuration and shaking hands with the entire community).

Polisi sipil bukan merupakan polisi kekuasaan, melainkan lebih mengedepankan kesopanan dan keramahan. Pendekatan kemanusiaan dalam konsep kepolisian sipil adalah pada pengakuan polisi terhadap setiap individu yang berhubungan dengan polisi sebagai fitur yang memiliki martabat serta harga diri.

Untuk mewujudkan polisi sipil memang harus dibangun secara terencana. Polri harus berupaya keras mewujudkan pola kerja yang menyalami dan merangkul masyarakat.

Penulis : Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H.Desmond J. Mahesa

Pos terkait