Bupati Malra Harus Pertegas Pengawasan Fungsional dan Melekat Terhadap Dana Desa

  • Whatsapp
M. Taher Hanubun Bupati Malra
M. Taher Hanubun Bupati Malra [Foto :Istimewa]

WARTALIKA.id – Dengan  adanya penahanan Mantan Pj. Kepala Ohoi Abean Kamear, Isnaen Kobarubun oleh Kejaksaan Negeri Tual atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2018 merupakan warning bagi Desa/Ohoi lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sehingga dimintakan perhatian khusus Bupati Maluku Tenggara untuk mempertegas sistem Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Melekat dalam pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan tanpa kecuali.

Penahanan Isnaen Kobarubun oleh Kajari Tual atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini merupakan warning keras bagi 192 ohoi lainnya untuk selalu memperhatikan semua regulasi Pemerintah agar dijadikan sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri, dan jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan regulasi itu sendiri.

Bacaan Lainnya

Pengawasan fungsional sungguh sangat lamban sehingga membuat para pengelola Dana Desa  terkadang sudah jauh melangkah dari apa yang diharapkan Pemerintah. Pengawasan fungsional lamban sebagai akibat dari kekurangan personil di Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara menghadapi 192 ohoi yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaen Maluku Tenggara.

Masyarakat berharap kepada Para Pendamping, baik Pendamping Kabupaten, Kecamatan maupun Pendamping lokal agar mampu memberikan pendampingan yang optimal dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, akan tetapi harapan itu sirna dikarenakan kehadiran sebagai Pendamping lokal sama sekali memprihatinkan.

Sistem Pengawasan melekat sungguh sangat diharapkan kepada Kepala/Pj. Kepala Ohoi dan Sekretaris agar selalu saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan selalu memperhatikan APB-Ohoi yang ada. Artinya Kepala/Pj. Kepala Ohoi setempat sebagai pemegang kebijakan akan tetapi harus bertumpuh  kepada semua regulasi Pemerintah yang sedang berlaku, disisi lain Sekretaris Ohoi adalah Kepala Kantor Ohoi yang berfungsi mengontrol pengelolaan Dana desa berdasarkan APB-Ohoi berkenaan.

Terkadang Kepala/Pj. Kepala Ohoi dan Sekretaris serta Bendahara bekerja sendiri sendiri menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban untuk secepatnya memasukan  sebagai prasyarat pencairan dana berikutnya tanpa melalui Paripurna BSO dan atau dihadapan Musyawarah masyarakat Ohoi dan terkesan tidak feer.

Dinas PMD sebagai pintu masuk Pemerintah Ohoi dalam penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Dana desa/Ohoi harus sungguh sangat profesional dalam melakukan verifikasi secara objektif sebelum diteruskan ke meja Bupati Maluku Tenggara.

Dinas PMD berkewajiban penuh untuk selalu memberikan visi teknis kepada Bupati Maluku tenggara nmelalu Telaahan Staf agar menjadi perhatian Bupati secara khusus dan jangan ada pembiaran kepada Para Kepala Ohoi dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga  permintaan konkrit adalah disetiap Kecamatan harus ada Perwakilan Inspektorat guna melaksanakan tugas Pengawasan Fungsional terhadap Para Kepala Ohoi dalam mengelola Dana Desa.

Pendamping lokal hendaklah diambil tenaga asal ohoi tersebut yang memiliki kapasitas, jujur, berkeadilan serta objektif membangun Ohoi daripada menunjuk orang lain yang tak pernah hadir memberikan pendampingan dan hanya dengan cara Pj. Kepala Ohoi tolong tanda tangan SPPD dan daftar hadir jua…….wooow kerennnnn.

Pos terkait