Presiden Jokowi Wajib Rotasi Jajaran Direksi dan Komisaris BUMN

Foto : Samuel F. Silaen
GTV

WARTALIKA.id – Anda masih ingat kabar yang beredar melalui sosmed bahwa capres #01 yang saat ini masih petahana tidak didukung oleh hampir 78% BUMN, itu artinya bahwa direksi dan komisaris plat merah itu secara terbuka menentang keberhasilan Presiden Jokowi.

Ternyata….Oh ternyata…!

Ini Daftar Direksi BUMN waktu Pemilu 2019 bermodus netralitas tapi anehnya malah mengundang Cawapres Sandiaga Uno :

  1. Dirut & Direksi Telkomsel (saat ini sudah jadi Dirut PT Telkom)
  2. Dirut & Direksi PT PP
  3. Dirut & Direksi PT. Timah
  4. Direksi Pertamina
  5. Direksi PT PLN
  6. Direksi Adi Karya
  7. Direksi PTPN 1 sd PTPN 14
  8. Direksi Bank Mandiri
  9. Direksi Pelindo 3
  10. Direksi Angkasa Pura 2.
  11. Direksi BPJS
  12. Direksi PT Jasa Marga
  13. Direksi Waskita Karya
  14. Direksi Bulog
  15. Direksi Bank BRI
  16. Direksi Pelindo 1
  17. Direksi Pelindo 2
  18. Direksi Antam
  19. Direksi PGN
  20. DIreksi Pupuk Kaltim
  21. Direksi Garuda Indonesia
  22. Direksi KImia Farma
  23. Direksi Bank BTN
  24. Direksi Bank BNI
  25. Direksi PJKA
  26. Direksi PT POS Indonesia

Info Valid dari : Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. (lebih lengkap silakan googling)

Ayo …, kita lakukan Aksi Bersih-Bersih para benalu dan koruptor mengelilingi Jokowi ! Sebelum semua Direksi BUMN merusak reputasi Jokowi #HajarBenaluNegara

Jika saja presiden tersebut tidak berprestasi tentu sang petahana  sudah “gugur dimedan pertempuran (17/04) lalu”, namun terbukti bahwa petahana masih menang dengan dapat dukungan 55% rakyar indonesia, itu fakta yang tidak terbantahkan.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen mengatakan, sungguh ironi bahwa elite plat merah mau enak tapi tidak pro rakyat, “karena dapat dilihat bahwa direksi dan komisaris plat merah itu mendapatkan gaji dan tunjangan yang lumayan fantastis. Ini sudah menjadi rahasia umum, “ujar Silaen kepada Wartawan di Jakarta.

Lanjut Silaen, bukan ‘ngajari’ politik praktis kepada lembaga BUMN itu, namun seyogyanya tahu cara bagaimana beretika yang baik agar tidak menimbulkan ‘distrust’ rakyat kepada kepala pemerintahan yang sah.

“Jikapun mereka-mereka tidak mendukung secara terbuka, maka jangan sampai ‘diexpose’ kepublik,” tegas Silaen aktivis kepemudaan ini.

Menurut hemat saya, kata Silaen Presiden Jokowi harus serius betul membenahi badan usaha/bisnis negara ini. “Sebab usaha yang jalankan harus selaras dengan politiknya negara sebab kehadiran badan bisnis negara tersebut untuk mendukung semua kebijakan pemerintah yang terpilih (election leader) sesuai dengan janji kampanye dan program pemerintah yang sudah dicanangkan.

“Jika politik yang dijalankan BUMN jauh dari menyejahterakan rakyat. Maka ini masalah serius bagi bangsa ini. Usul konkrit buat Presiden Jokowi. Semua direksi dan komisaris perusahaan plat merah (BUMN) tersebut wajib dilakukan sirkulasi manajemen agar tidak terjadi praktik-praktik kuruptif, karena lamanya ‘bercokol’, ini juga sama pentingnya dengan jabatan menteri yang juga pembantu presiden, sebab pada tindakan implementasi ini perlu dibangun sistem yang lebih terbuka dan transparan sebagai wujud pembenahan yang serius, karena komisaris dan direksi ini banyak bermasalah,” papar pengamat politik zaman now ini.

Memenangkan Jokowi bukan berarti menyerahkan bisnis negara kepada orang ‘bobrok’ sebagai eksekutor! Bukan berarti membiarkan musuh dalam selimut menikam Jokowi! Sejauh ini, banyak orang-orang berjuang setia bersama Jokowi yang ‘seide dan sewatak’ sebagai eksekutor handal untuk mewujudkan Indonesia Maju.

“Perusahaan plat merah ini butuh sirkulasi manajemen kepemimpinan agar tidak masuk kepada “Zona Nyaman”. Saat ini direksi dan komisaris di BUMN ini, butuh penyegaran Direksi dan Komisaris BUMN ini jangan sampai hanya dijadikan ‘bancakan’ atau ‘sapi perahan’, oleh kepentingan sempit yakni pihak-pihak ‘lo lagi, lo lagi, lo lagi’ yang terkenal dengan istilah (3L) maka kami dorong Presiden Jokowi serius membenahi susunan direksi dan komisaris BUMN,” tegas Silaen.

“Dalam pengamatan publik BUMN ini banyak merugi ini akibat salah urus. tidak perlu lagi kita sebutin satu persatu, ada komisaris dan direksi yang sudah terlalu lama. Maka diperlukan penyegaran agar laju pergerakan kinerjanya joss, sebab bila terlalu lama tidak dilakukan sirkulasi maka cenderung lamban,” tambah Silaen.

“Masa jabatan BUMN saja dibatasi hanya 2x masa jabatan politis dijajaran direksi dan komisaris tidak dilakukan pergantian, artinya ini jabatan jangan sampai membuat orang lupa akan posisinya,” ungkap Silaen.

Pewarta : Agung

GTV

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.