PKTMS Soan ke Komisi II DPR RI Tuntut Keadilan

PKTMS
Foto : Pertemuan antara Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia dengan Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) di Ruang Sekretariat Komisi II DPR, Nusantara II, Komplek DPR RI, Senin (13/1/2020). Masyarakat Tani Simalungun yang diwakili oleh Dewan Pembina Mayjen TNI (Purn) Bambang Haryanto, Bendahara Senen, Plt Ketua Harian Tugiran, dan KA Humas Agung Nugroho.

WARTALIKA.idPerkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia di Kantor Sekretariat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat.

Dewan Pembina PKTMS Mayjen TNI (Purn) Bambang Haryanto mengatakan, pertemuan ini ditenggarai adanya sengketa lahan garapan yang ada di Simalungun, Sumatera Utara. Pihaknya telah membawa berkas atau data-data yang telah dimiliki berupa SK Pansus DPR RI Tahun 2004 dimana isi nya menyatakan bahwa lahan tanah garapan harus diserahkan kepada masyarakat tani.

“Akan tetapi lahan tersebut masih saja dikuasai oleh pihak PT. PN IV Medan, kami juga beberapa waktu yang lalu sudah melakukan pertemuan dengan para Direksi PT. PN IV untuk membahas hal tersebut. Namun sangat disayangkan salah satu General Manager PT. PN IV pada waktu itu mengatakan sejengkal pun tanah ini tidak akan kami berikan, itu yang membuat kami kesal,” ujar Mayjen TNI (Purn) Bambang saat pertemuan di Ruang Sekretariat Komisi II DPR, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020) sore.

Tak sampai disitu Bambang juga membeberkan jika pihak Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) akan terus mengawal permasalahan ini sampai tuntas, apalagi pada saat pidato Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan kelompok tani permasalahan ini harus selesai dalam 1 hingga 2 tahun.

“Apabila pihak kelompok tani sudah melakukan prosedur dan tata cara sistem pemerintahan tidak sesuai harapan kami. Maka kami akan melakukan perang dengan menurunkan 7000 anggota ke Jakarta dan jangan salahkan kami yang nantinya akan turun,” tegas Bambang. [baca juga : Bambang Haryanto : PKTMS Kawal Sengketa Petani-PTPN IV]

Namun, kata dia dengan kedatangan pihak kelompok tani ini kesini supaya SK Pansus DPR RI tahun 2004 agar segera di tindak lanjuti oleh Komisi II DPR RI.

“Besar harapan para petani ke Komisi II DPR RI ini agar bisa menegakan keadilan dan membantu hak-hak para petani di Simalungun bisa dikembalikan oleh PT. PN IV,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR Doli Kurnia mengatakan SK Pansus DPR RI Tahun 2004 ini apakah sudah pernah dijalankan dengan kelompok tani, dan pernyataan tersebut dijawab oleh Senen selaku Bendahara dari PKTMS yang mengatakan bahwa dari terbitnya SK Pansus DPR pihaknya sudah berupaya terus menjalankan, akan tetapi dari pihak PT. PN IV masih saja mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. [baca juga : Mediasi Konflik Lahan PTPN IV Vs Petani]

Doli mengatakan bahwa di daerah tersebut kebetulan adalah dapilnya. “Disana juga terdapat rumah suara aspirasi dari Partai Golkar nanti nya kami akan menurunkan perwakilan untuk meninjaunya”.

“Kami dan beberapa dari anggota DPR RI akan mempelajari semua berkas dan data-data yang sudah diberikan, dan pihak dari Komisi II DPR juga akan meninjau langsung kesana,” pungkasnya.

Menurut keterangan dari berbagai kelompok tani masyarakat Simalungun terdapat kelebihan HGU luas area 509.76 ha, adanya perbedaan luas areal Kebun Laras dan PT. PN IV Medan antara realisasi luas dilapangan dengan izin usaha/SK. HGU Kebun Laras. No : 48 /HGU/BPN-RI/2008, Tanggal 7 Agustus 2008 yaitu :

  • Realisasi luas areal Kebun Laras : 4.572,42 Ha.
  • Izin usaha SK. HGU No : 48 / 2008 : 4.062,66 Ha.
  • Terdapat selisih luas areal : 509,66 Ha.

Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun (PKTMS) melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia di Kantor Sekretariat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan PKTMS dengan Komisi II DPR RI, Dewan Pembina PKTMS Mayjen TNI (Purn) Bambang Haryanto, Bendahara PKTMS Senen, Plt Ketua Harian PKTMS Tugiran, dan Humas PKTMS  Agung.

GTV

Pos terkait