Festival Budaya Nusantara III Kota Tangerang Diduga Tidak Transparan

Festival Budaya Nusantara III Kota Tangerang

WARTALIKA.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dinilai tidak transparan saat menggelar Fesival Budaya Nusantara III. Sejumlah pihak  mengecam hal tersebut seperti diutarakan oleh penggiat anti korupsi Herry Lipkor yang ditemui awak media di TangCity, Sabtu malam (6/11).

”Kami menenggarai Festival Budaya ini tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat Kota Tangerang, karena sudah ada acara serupa sebelumnya yang diadakan oleh Pemkot Tangerang dengan judul Festival Cisadane kegiatan yang mirip dimana jaraknya waktunya belum terlalu lama. Ini pemborosan dan yang aneh mengapa kegiatan ini tidak tercantum di SIRUP LKPP sebagai acuan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang ada justru beberapa item  kegiatan proyek PL (Penunjukan Langsung)  yang pekerjaannya sama persis dalam kegiatan Festival Budaya III ini yang kalau dijumlahkan nilainya mencapai lebih dari Rp 1 Milyar,” beber Herry Lipkor.

Dikatakan salah satunya ada honor MC/pembawa acara sebesar Rp 50 juta, belanja kesenian musik tradisional Rp 74 juta dan Rp 174 juta, belanja sewa panggung dan dekorasi Rp 109 juta dinilai tak jelas dan hanya menghamburkan uang rakyat saja.

“Yang lebih aneh lagi mengapa kegiatan Pemkot bisa diselipi oleh pelantikan ormas Bamuskot, apa prestasinya ormas tersebut sehinga begitu istimewanya sampai pelantikan saja harus terjadwal di Festival Budaya ini,” katanya lagi.

Jadi ini harus dipikirkan, kata dia jangan sampai kegiatan tersebut mengoyak dan menciderai rasa keadilan, dengan dinilai menghamburkan uang rakyat.

Agar penggunaan anggaran efektif dan tidak menjadi preseden buruk kedepan soal transparansi, Hery menyarankan agar aparat penegak hukum menyelidiki dan mengusut apakah anggaran tersebut tepat sasaran bahkan ada dugaan penyimpangan atau tidak.

Sementara itu ketika di tanya via WhatsApp oleh awak media Rina Kepala Dinas Pariwisata berkilah bahwa penyelenggaraan Festival Budaya III tidak menganggarkan sedikitpun biaya untuk pelantikan ormas yang ada dirundown acara itu tidak menggunakan APBD.

“Silahkan datang kelokasi nanti saya akan pertemukan dengan Ketua Ormas tersebut untuk klarifikasi,” kata Rina.

Awak media yang merasa perlu mendapatkan jawaban segera menuju kelokasi acara, namun bukannya diberikan jawaban Rina menemui awak media dengan didampingi belasan anggota ormas yang dampaknya menjadi ricuh. Karena ada salah satu oknum dari anggota ormas bernama Maruli nampaknya tidak senang ketika awak media bertanya terkait pelantikan itu.

Selain mengaku anggota ormas, oknum tersebut juga mengaku sebagai organisasi wartawan yang sudah puluhan tahun menjadi anggota.

GTV

Pos terkait