Pemilu 2019 di Kabupaten Malra Diduga Tidak Jurdil

  • Whatsapp
pemilu 2019
Foto : Basuki Rahmat Oat Ketua KPU Malra

WARTALIKA.id – KPU dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara  diduga gagal dalam menyelenggarakan pemilu 2019 yang bersih, jujur dan adil (Jurdil) di Bumi yang bertajuk Larvul Ngabal ini. Perselingkuhan dua lembaga ini terungkap hampir di semua Pleno PPK di 11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Faktanya rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPS, telah ditemukan dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019 pada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Model C-KPU lembar pertama dan kedua untuk pemilu 2019 Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Faktanya KPU Malra menggunakan format berita acara Papua dan Papua Barat dan bukan format Berita Acara Maluku/Maluku Tenggara, karena tidak memiliki ketelitian administrasi. Sementara tidak menyadari bahwa hal ini adalah administrasi Negara yang akan dijadikan sebagai Dokumen Negara,” kata Rahabav penuh penyesalan.

Nerius Rahabav, Saksi dari Partai Berkarya, Kecamatan Hoat Sorbay, langsung berkoordinasi dengan Panwas dan PPK, namun belum ada kejelasan resmi terkait format berita acara Papua dan Papua Barat  karena data hasil KPPS yang sudah terisi datanya dalam format Papua/Papua Barat ini sudah dipegang para saksi parpol pada saat Rapat Pleno tingkat kecamatan pada Hari Selasa 30 April.

“Saya dari Saksi Partai Berkarya berharap agar KPU RI dan Bawaslu RI berkenan menyelenggarakan pemilu 2019 Legislatif dan Pilpres ulang di Kabupaten Maluku Tenggara serta para pihak yang terkait dengan semua pelanggaran dapat diproses sesuai jenis dan tingkatan pelanggarannya,” pintanya.

“Selain itu diduga oknum Komisioner KPU Malra ada dibalik kasus pengrusakan Kotak Suara TPS 02 Ohoi Letvuan”.

Terkait kasus pengrusakan kotak suara dan penghamburan surat suara di TPS 02 Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara menyisahkan berbagai persoalan tindak pidana pemilu 2019 yang diduga keras ikut menyeret salah satu oknum Komisioner KPU Malra.

Hasil investigasi WARTALIKA.id di Ohoi Letvuan menyebutkan, kalau aksi pengrusakan dan penghamburan kotak suara dan surat suara pemilu 2019 yang terjadi pada Jumat (19/4) akibat  perintah dari salah satu oknum anggota Komisioner KPU Malra kepada Ketua KPPS TPS 02 Letvuan untuk membuka peti suara tanpa menghadirkan para saksi partai politik.

“Peti suara dan surat suara dirusak, karena ulah oknum komisioner yang datang bersama Panwas dan itu atas perintah untuk Ketua KPPS 02 Letvuan membuka peti suara tanpa kehadiran saksi parpol, ” ungkap sala satu warga Letvuan yang enggan namanya disebutkan saat ditemui. Selasa (30/04).

Ditempat terpisah sesuai keterangan saksi Partai Berkarya di TPS 02 Letvuan berinsial AR dan MR, menyebutkan kalau rekapitulasi perhitungan suara, dilaksanakan di SD Naskat Letvuan yang berlangsung pukul 11.00 WIT sampai 03.30 WIT pagi.

“Dan hasil rekapitulasi itu berlangsung tertutup, dimana yang hadir hanya enam saksi Parpol, Panwas TPS dan KPPS, sementara masyarakat tidak ikut serta dalam menyaksikan kegiatan perhitungan suara pemilu 2019  tersebut,” kata dia.

Atas persoalan ini, Bawaslu Kabupaten Malra telah merekomendasikan hasil investigasi dan kajian hukum kepada KPU Malra untuk ditindaklanjuti PSU pemilu 2019. Namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari KPU Malra.

Setelah WARTALIKA.id meminta keterangan dari Basuki Rahmat Oat  Ketua KPU Maluku Tenggara diruang kerjanya Senin pagi (29/04), Ia mengatakan bahwa persoalan PSU pemilu 2019  itu ada tahapan sehingga dari 9 Rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku yang selanjutnya oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara meneruskan kepada KPU Maluku Tenggara.

“Dan itu sudah melampaui ambang batas waktu sehingga tidak terjadi PSU pemilu 2019  untuk 7 TPS, sementara 2 TPS lainnya KPU Maluku Tenggara kehabisan logistik kertas suara sehingga tidak dapat dilaksanakan PSU,” kata Rahmat Oat Ketua KPU Malra.

Foto : Maximus Lefteuw Ketua Bawaslu Maluku Tenggara

Hasil investigasi WARTALIKA.id juga menyebutkan, KPU selaku penyelengara pertandingan dan Bawaslu sebagai wasit Pengawasan Pertandingan juga dinilai gagal dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi lima tahun sekali ini di Maluku Tenggara, karena pemilu 2019 pada 17 April 2019 di Maluku Tenggara sarat dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Namun  hal itu nampak diabaikan atau tidak ditindaklanjuti.

Maximus Lefteuw Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa semua pelanggaran serta rekomendasi PSU sudah sudah dilimpahkan ke pihak KPU Maluku Tenggara untuk disikapi tegas.

“Namun hingga saat berita ini naik online belum ada tindaklanjut bahkan terkesan batal demi hukum alias mubazir,” kata Lefteuw.

Pewarta   : Nor Safsafubun

  • Whatsapp

Pos terkait