Perppu KPK Ibarat Simalakama, Elite Partai Pertanyakan Sikap Jokowi

  • Whatsapp
Samuel F Silaen
Foto : Samuel F Silaen (kanan)
HARI LAHIR PANCASILA

WARTALIKA.idHarusnya Partai-partai lebih mengedepankan stabilitas politik dan keamanan daripada membenturkan Jokowi dan Masyarakat. Ini tidak bijak dalam situasi politik yang gonjang-ganjing, karena dampak yang ditimbulkan dengan disyahkannya UU KPK yang baru telah menelan korban jiwa dan materi yang tidak sedikit diberbagai daerah, menjadi keprihatinan tersendiri seorang kepala Negara, yang seharusnya diapresiasi demi mendahulukan kepentingan umum.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, hendaknyalah Partai-Partai yang ada disenayan mendukung kebijakan yang diambil oleh Kepala Negara, dengan mengesampingkan upaya hukum ke MK yang prosesnya masih lama dan jalannya panjang.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

“Tak kasih tahu, kalau sebuah undang-undang sudah disahkan, rancangan undang-undang sudah disahkan, dan itu kemudian direvisi kembali dengan perppu, mohon maaf” orang yang belajar Hukum ‘so pasti’ paham dan tahu!.” ujar Silaen kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, dalam situasi politik aman maka jalan yang ditempuh presiden sama seperti usul para elite senayan Itu, “jika ada pihak yang tak sepakat dengan UU KPK, mereka bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi”. Itu dalam situasi normal ‘non violence’ tapi perlu disadari bahwa perppu dikeluarkan dikarenakan situasi kegentingan yang mendesak itulah penyebab utama perppu dikeluarkan presiden,” terangnya serius tanggapi ocehan elite-elite Politikus senayan.

“Hemat saya, jika presiden jadi mengeluarkan Perppu UU KPK, itu pasti sudah melalui kajian dan masukan dari para ahli/ pakar-pakar Hukum yang mendalam dalam konteks kekinian, lebih tepat menerbitkan Perppu dalam situasi politik yang sudah ‘chaos’ agar tidak makin menjadi meluas. Langkah jokowi ini ibarat makan buah simalakama, “ungkap Silaen sebagai mantan aktivis lapangan.

Partai-Partai harusnya tidak lantas menyerang kehormatan presiden yang sedang dalam dirundung situasi politik keamanan yang cukup sulit dan kompleks, akibat maraknya demo-demo diberbagai daerah, “itu sangat berdampak luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri, belum lagi adanya guncangan dan tekanan situasi ekonomi global yang tak menentu,” papar Silaen alumni LEMHANAS Pemuda I 2009 itu.

“Dalam situasi aman dan baik-baik saja maka jalur yang harus ditempuh, constitutional law kita menyatakan kalau UU Anda nggak sepakat, masuk itu ke dalam MK. Judicial review di sana, bukan dengan perppu. Itu ‘clear’, semua orang tahu itu dan tak perlu dikasih tahu, sudah pasti tahu Kok,” tandasnya. [PR]

Pos terkait