Abaikan Hak Rakyat Pemilik Tanah Wilayah Adat di Papua, Tindakan Pemerintah Melanggar HAM

WARTALIKA.id – Pelanggaran HAM bukan hanya masaalah pembunuhan, namun tindakan Pemerintah yang Menghilangkan Hak milik masyarakat selaku pemilik tanah adat Warga Papua, Tentunya pemerintah telah Melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan Anggota MRP Pokja adat Herman Yoku. Jayapura. Minggu (06/10/2019).

Mengingatkan kembali sejarah dimana terjadinya pelepasan hak wilayah tanah adat di papua kepada Negara yang di jadikan area eks transmigrasi. Herman Yoku kepada Wartalika menjelaskan, “saat itu bapak saya meminta kepada mantan Presiden Indonesia Soeharto, yaitu bagaimana caranya agar wilayah ini bisa berkembang? Pak Soehato menjawab, Wilayah ini bisa berkembang dengan cara menempatkan transmigrasi, dan mulai saat itu program eks transmigrasi berjalan dan di laksanakan”.

Baca Juga :

“Namun dampak baliknya makin lama wilayah ekonomi tanah itu semakin bernilai, saya merasa sebagai pemilik hak wilayah saya merasa dirugikan. dalam satu sisi hak kami tidak di hargai, maka hak – hak kami selaku pemilik hak wilayah tersebut merasa di rugikan, sebab Hak leluhur kami belum di selesaikan secara baik oleh Negara, dan hal ini kami selaku pemilik hak wilyah merasa tentunya adalah sebuah pelanggaran HAM yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Pelanggaran HAM bukan terjadi karena pembunuhan, kata dia pengambilan tanah hak milik Adat juga adalah pelanggaran HAM. “Dalam hal ini kami mengakui bahwa pemerintah telah membayar yaitu pembayaran hasil budidaya alam seperti Pohon Ganemo, Sagu, sayur, serta tanaman kebutuhan masyarakat lainnya yang ada pada saat itu, namun pemerintah bukan membayar Tanah hak adat di wilayah tersebut, dan tanah tersebut belum di bayar oleh pemerintah sampai pada saat ini”.

“Kami selaku Pemilik hak wilayah sudah sekian kali menyampaikan kepada Pemerintah agar permintaan kami segera di selesaikan, kami dalam hal ini tidak meminta berlebihan, namun kami meminta untuk di hargai Keluhan Kami, Sebab pada hakekatnya Negara yaitu melalui Pemerintah wajib memperhatikan kepentingan setiap warga Negara. Kami minta agar Pemerintah segera meluruskan kepada Kami sebab kami merasa pemerintah telah menghilangkan Hak-hak yang seharunya Hak kami selaku Pemilik Hak wilayah yang telah di jadikan Area eks Transmigrasi,” imbuhnya.

“Kami selaku pemangku adat serta pemilik hak ulayat berharap agar pemerintah segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya dimana yang menjadi hak masyarakat adat di wilayah eks transmigrasi segera di berikan dan di selesaikan,” harap Yoku.

Pewarta: RK

Pos terkait