Ratna Juwita Setuju RUU Minerba dan Batubara Masuk Prolegnas 2020

  • Whatsapp
Ratna Juwita
Anggota Komisi VII FPKB, Hj. Ratna Juwita
HARI LAHIR PANCASILA

WARTALIKA.idPerubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara kembali masuk dalam prolegnas 2020. Masuknya UU tersebut sebagai salah satu subyek yang akan dibahas dalam RUU Omnibus Law rupanya mendorong Kementrian ESDM untuk melakukan persiapan awal.

Anggota Komisi VII FPKB, Hj. Ratna Juwita mengatakan jadi memang revisi UU Minerba No 4 Tahun 2009 itu merupakan inisiasi dari anggota legislatif sebelum kami yaitu 2014 – 2019, dan melihat data serta informasi yang disajikan saya sepakat karena ternyata pelaksaan UU tersebut selama 10 tahun ini terbukti tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan terhadap pendapatan negara.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

“Jadi kalau misalkan ditanyakan, bagaimana kalau mislnya UU direvis,” jawab Politisi PKB itu saya bilang iya saat diwawamcarai oleh WARTALIKA.id di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (11/2/2020).

Politisi PKB itu juga mengatakan yang penting adalah bagaimana hasil revisi UU ini harus berpihak kepada masyarakat yang menurut kami pada UU No 4 Tahun 2009 belum terlalu terwakili dan negara belum hadir pada pertambangan rakyat maupun kegiatan pasca tambang yang harusnya keuntungan nya itu diberikan sepenuhnya untuk kesehjahteraan rakyat.

Ketika diwawancarai mengenai tanggapan wacana akan dihapusnya pasal 165 dari UU Minerba yang masih berlaku, Ratna mengaku tidak setuju. Ia meyakini bahwa pasal tersebut sebagai intrumen pemerintah untuk mengendalikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi terkait penerbitan izin IUP, IPR dan IUPK yang bermasalah.

“Direktur dari jendral minerba itu menyampaikan akan sepakat dengan visi dan misi kita terutama bagaimana kita memprioritaskan untuk kegiatan pengelolaan tambang itu harus melibatkan warga lokal dan juga tetap mengutamakan kelestariah ekosistem,” pungkasnya.

Pos terkait