Johan Rosihan Minta KKP Jamin Kebutuhan Nelayan dan Keluarganya

  • Whatsapp
Johan Rosihan
Johan Rosihan saat rapat kerja secara virtual dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

WARTALIKA.id – Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan menyampaikan sebagai tindak lanjut Inpres No. 4/2020 yang menekankan pada aspek percepatan penanganan wabah Covid-19, sehingga semua kegiatan KKP yang dilaksanakan dari realokasi anggaran KKP mesti mendukung Program Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi stakeholder kelautan dan perikanan.

Hal itu ditegaskan Johan saat rapat kerja secara virtual dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Senin, tanggal 6 April 2020 yang berharap KPP juga memprioritaskan penyediaan alat pelindung diri (APD) serta focus membantu para nelayan dan keluarganya yang terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini berpendapat agar kebijakan perubahan pagu alokasi anggaran 2020 tidak hanya dalam rangka mendukung perikanan budidaya, karena nilai produksi perikanan tangkap pada triwulan 1 ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 lalu sehingga juga perlu mendapatkan support anggaran.

“Pemerintah mesti berupaya meningkatkan nilai produksi dari target total produksi perikanan tangkap sebesar 7,70 juta ton,” ujar Johan dalam keterangan siaran pers kepada WARTALIKA.id di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Pada saat pandemic wabah covid-19 ini, kata politikus fraksi PKS, malah diperlukan penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan (KP) karena harga produk KP diprediksi terus turun akibat penurunan permintaan dan bahkan hasil panen tidak terserap maka diperlukan support dari realokasi anggaran untuk penguatan daya saing dengan melibatkan dan memberdayakan para nelayan kita.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini menenkankan pentingnya peningkatan produk KP yang bermutu dan bernilai tambah dengan cara mengejar target peningkatan volume produk olahan dan berupaya meningkatkan nilai ekspor sebanyak 6,17 Miliar USD di tengah pandemic Covid-19 ini.

Anggota FPKS DPR RI ini menyampaikan bahwa Paket Stimulus ekonomi sector kelautan dan perikanan, sebaiknya diarahkan dalam bentuk bantuan penyediaan pangan dan kebutuhan hidup lainnya khusus untuk para nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, serta penggarap lahan budidaya yang terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19.

“Diperlukan kebijakan karantina wilayah bagi para nelayan kita demi mencegah penularan Covid-19. KKP mesti menjamin hajat hidup seluruh nelayan di Indonesia, terutama nelayan kecil dan keluarganya sebagai bentuk pembelaan dan perlindungan kepada¬† nelayan kita dari bencana wabah Covid-19 ini,” tutup Johan.

Pos terkait