Awas! Pilkada 2020 Rawan Dimanipulasi Oligarki Politik Kolaborasi dengan Calon Incumbent

  • Whatsapp
Samuel F. Silaen
Foto : Samuel F. Silaen
AGUNG NUROHO

Pemerintah harus mengkalkulasi, mengkaji serius pelaksanaan pilkada 2020 ini, apa kebaikan dan mudaratnya !!!. Samuel F Silaen

WARTALIKA.id – Rencana Pilkada serentak 2020 menjadi perhelatan politik akbar dipenghujung akhir tahun, yang rawan dibajak oleh oligarki politik lokal dan pihak incumbent serta antek-anteknya yang akan kembali ikut berlaga dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F Silaen kepada wartawan di Jakarta. Kamis (11/6).

Bacaan Lainnya

“Pihak incumben atau sekurang-kurangnya mesin politik penyokong utama incumben yang akan maju kembali. Punya agenda lain yang tidak selaras dengan pemulihan ekonomi agar normal kembali “New Normal”. Alih-alih mau normal kembali tapi menuju kesana yang dikerjakan bertolak belakang,” terang Samuel F. Silaen.

Menurutnya, pro dan kontra soal pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini cukup banyak disuarakan oleh para penggiat demokrasi dkk, jika yang lain saja bisa ditunda pelaksanaannya, semisal saja soal ibadah Haji yang ikut tertunda juga.

“Hemat saya dalam kondisi seperti sekarang ini lebih baik jika dana alokasi pelaksanaan pilkada 2020 ini fokus diarahkan kepada perbaikan sektor ekonomi publik/rakyat, agar roda ekonomi dapat segera pulih dan daya beli masyarakat kembali kebandul sebelum hempasan pandemik corona,” ungkap Silaen.

Ekonomi yang terdampak covid-19 ini, lanjut Silaen butuh perhatian khusus dan mendalam supaya tahapan- tahapan pemulihan ekonomi berjalan di trek yang benar dan tepat. Pemerintah, kata dia harus turun tangan membantu penciptaan lapangan kerja didesa-desa/kota-kota juga, agar kerawanan sosial tidak jadi penghambat new normal. [baca juga : Pilkada 2020, Samuel F Silaen : Calon Pemimpin “Berperang” untuk Siapa?]

“Pilkada serentak 2020 ini perlu dikaji kembali soal waktu pelaksanaan yang tepat agar tidak menimbulkan pemborosan keuangan pusat dan daerah. Karena pelaksanaan pilkada ini jauh dari kebutuhan pokok masyarakat ditengah wabah covid-19 ini,” ujar Aktivis kepemudaan itu.

Lanjut Samuel F Silaen, pilkada itu penting tapi jauh lebih penting menjamin tersedianya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar tetap bisa melanjutkan kehidupannya, maka segala daya dan upaya pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota fokus membantu pemulihan ekonomi Rakyat.

“Kajian mendalam harus dilakukan atas segala dampak buruk pandemi covid-19 dan berapa lama waktu dibutuhkan menuju kenormalan baru itu, supaya roda ekonomi rakyat bisa berjalan lancar dan baik,” tutur Silaen.

Pemilihan ekonomi, kata Silaen menjadi prasyarat mutlak untuk menjalankan masa “normal baru” agar kembali normal, tidak akan pernah berjalan “normal baru” atau kembali baik jika tidak ditangani dengan baik pula.

“Rakyat butuh sandang, pangan tersedia (murah dan terjangkau) dalam rangka memasuki masa normal baru. Bukan pilkada, tapi makan-minum rakyat Indonesia yang tidak akan bisa digantikan dengan hanya pelaksanaan pilkada serentak itu. Kalau Pilkada apakah lalu kehidupan Rakyat langsung jadi baik?,” tegas Silaen bertanya.

“Pilkada serentak itu tetap saja dilaksanakan hanya waktunya perlu di ‘adjustment’ agar tidak kontraproduktif didalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus lakukan pengawasan/monitoring yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan (korupsi),” tandas Silaen.

Editor : Drey

Pos terkait