Demo Penolakan RUU HIP, Direktur Eksekutif Laksamana : Kontradiksi Pancasila Vs Khilafah

  • Whatsapp
Samuel F Silaen
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen

WARTALIKA.id – Draft RUU HIP untuk memperkuat ideologi Negara, pengarus-utamaan ideologi Pancasila didalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menangkal berbagai proxy war yang mengobok-obok negeri ini. Tegas Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen kepada Wartawan di Jakarta belum lama ini.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP. Namun, kata Silaen unjuk rasa menentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus mengalir dan itu bagian dari indikasi anti Pancasila yang terorganisir.

Menurut Direktur Eksekutif Laksamana, dugaan keras indikasi bahwa ideologi Pancasila sedang dibenturkan dengan ideologi transnasional, hal ini terkonfirmasi jelas, ini salah satu pernyataan Hj. Affiati A.Ma Ketua DPRD Kota Cirebon menghapuskan kata “khilafah” yang sedang viral.

“Ideologi Pancasila sedang galau dan terancam dalam pergulatan politik identitas yang sedang menguat. Ideologi transnasional diusung oleh kelompok tertentu yang merasa dipinggirkan. Proses kontradiksi Pancasila vs khilafaisme-nya sedang terjadi ditingkatan akar rumput. Ini akibat elite yang mendua hati soal azas tunggal Pancasila didalam berbangsa dan bernegara,” beber Silaen alumni LEMHANAS Pemuda.

Lanjutnya, bagaimana tidak, saat ini terlihat jelas bagaimana ideologi Pancasila hanya sebatas identitas belaka, tanpa dimaknai dalam tindakan oleh para tokoh, elite negeri ini. Nilai-nilai Pancasila-nya tidak menjadi perilaku hidup. Itulah alasan kenapa Pancasila selalu dibenturkan dengan ideologi misalnya khilafah.

“Unjuk rasa yang meluas dan adanya kesamaan pola gerakan yang terjadi dari Jakarta hingga meluas ke berbagai daerah ditunggangi oleh kelompok tertentu. Unjuk rasa memang hak demokrasi yang dilindungi oleh UU namun kejadian pandemi Covid-19 ini membuat perasaan orang seperti terteror,” ungkap Silaen.

Polisi dilapangan sibuk seperti pemadam ‘kebakaran’ atas kegaduhan politik karena unjuk rasa ada dimana-mana, jika Polisi salah dalam melakukan pendekatan, pengayoman, penjagaan Kamtibmas maka tidak menutup kemungkinan malah terjadi huru-hara berdarah, “ungkap Silaen.

Polisi ‘gamang’ dilapangan karena sikap politik ditataran elite pecah (mendua). Polisi sepertinya tidak berani bertindak kepada oknum-oknum yang terang-terangan mengusung ideologi diluar Pancasila. Pergulatan untuk memperkuat pancasila sementara ini hanya jadi tontonan. Dalam kondisi mendua Polisi tidak mau korban politik para elite.

Pemerintah dan DPR diminta segera duduk bersama untuk cabut RUU HIP dinilai sebaiknya tidak hanya ditunda pembahasannya, tapi dibatalkan dan dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Hal itu disampaikan oleh banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dan elite politik dengan beragam tanggapan atas massifnya penolakan masyarakat terhadap pembahasan RUU HIP tersebut di DPR Senayan.

“Namun, tekanan massa semakin terpancing makin garang. Maraknya aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat masih digelar dimana-mana. Mereka melakukan penolakan terhadap RUU tersebut,” ujar pengamat politik dari LAKSAMANA itu.

Silaen mengatakan, informasi yang kami temukan dilapangan, apa yang disuarakan kelompok masyarakat kontra tersebut kebanyakan tak paham apa yang bermasalah dalam RUU HIP itu. Jadi, kata Silaen semacam ada mobilisasi massa saja, yang mereka minta juga hanya semacam pesanan karena tak mampu menjelaskan dimana letak masalahnya RUU HIP itu.

“Namun demikian sebagai negara demokrasi yang dilindungi oleh UU maka tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi kelompok masyarakat, sebagai penyaluran aspirasinya. Jangan terhasut, karena target besarnya menggoyang Pemerintahan Jokowi,” tandas Silaen.

Editor : Drey

  • Whatsapp

Pos terkait