Manuver Politik KAMI, Samuel F Silaen : KAMI Bukan Gerakan Moral

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif Laksamana Samuel F Silaen
Direktur Eksekutif Laksamana Samuel F Silaen

WARTALIKA.id – Benarkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) gerakan moral? Jika mencermati ketika mereka-mereka super rajin mengkritik kebijakan pemerintah. Apa yang sesungguhnya KAMI perjuangkan? Jangan-jangan ada udang dibalik batu.

“Deklarasi KAMI itu hanya bagian dari dagelan politik untuk “pressure” dan mencuri perhatian pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Manuver politik KAMI ini hanya persoalan kekuasaan yang belum mereka rengkuh saat ini. Apakah pentolan KAMI itu tidak pernah dibarisan penguasa?,” tanya Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/8).

Bacaan Lainnya

Lantas apa saja yang mereka sudah perbuat dan monumental selama pentolan-pentolan di KAMI itu di singgasana kekuasaannya? Tolong dibuktikan dan sebutin donk? Supaya publik bisa tahu dan ingat.

“Kalau mereka cinta negeri ini harusnya mereka turun kebawah membantu rakyat,” kritik Silaen.

Lanjutnya, barisan KAMI ini harus kongkrit berbuat langsung kepada rakyat Indonesia dari sabang sampai ke merauke, itu baru gerakan moral, menelanjangi dan menyisir praktik-praktik koruptif disemua lapisan. Tak dapat dipungkiri, kata Silaen bahwa kehadiran KAMI juga dapat porsi sabagai penyeimbang, seperti jargon politik yang digaungkan, artinya melecut birokrasi negeri ini untuk bekerja cepat, tuntas melayani rakyat.

“Kenapa KAMI tidak menyoroti partai politik dengan kritis, beranikah? Semua berawal dari lembaga partai politik sebagai rekrutmen “man power” dalam semua jabatan publik. Apa yang telah KAMI lakukan terhadap kinerja partai politik sebagai sumber utama penyalur yang mengurusi hajat hidup rakyat (DPR RI, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota),” tutur Silaen alumni LEMHANAS Pemuda I 2009 itu.

Menurutnya, yang disoroti KAMI ini hanya persoalan ecek-ecek yang terkait dengan kursi kekuasaan politik soal bagi-bagi jabatan. Sebut saja Jerinx SID hanya kritik ikatan dokter indonesia (IDI) aja ditangkap polisi lalu dipenjarakan tapi pentolan KAMI yang sudah menegasikan pemerintah yang sah tidak diapa-apain oleh Polisi. Terlalu!.

“KAMI ini bukan gerakan moral tapi terkesan gerakan para barisan sakit hati bermuatan politik untuk merebut kursi kekuasaan, mungkin saja sudah meminta baik-baik tapi diabaikan, hal ini terlihat jelas karena pentolan-pentolan KAMI belum dapat bagian dari kue kekuasaan yang ada saat ini,” papar Silaen.

Menyoroti kinerja pemerintah tak bisa lepas dari kekuatan partai politik yang menjadi sumber dan rujukan yang merekomendasikan personal yang akan duduk dijabatan publik, misalnya, jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, Dubes, Direksi, Komisaris ditubuh BUMN, dll.

Pos terkait