LAKSAMANA : Pemerintah ‘Hati Mendua’ Soal Penindakan Penyebar Paham Ideologi HTI

  • Whatsapp
Samuel F Silaen
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen
Ketua Koordinatoriat PWI Jakbar Kornelius Naibaho

WARTALIKA.id – Selama ini pemerintah tegas dalam menindak pelaku penyebar ideologi komunis tapi tidak kepada yang diduga terlibat langsung penyebaran paham atau ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hukum sepertinya tumpul dan tak berdaya!.

“Soal adanya penyebaran ideologi lain diluar ideologi Pancasila itu sudah dipublikasikan, yakni hasil riset/ penelitian yang disampaikan kepada publik. Namun kenyataannya, pemerintah seperti tak bisa berbuat apa-apa karena takut atau ‘galau’ berhadapan dengan kekuatan politik pengusung misalnya, HTI penyebar ideologi lain itu, “kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/08).

Baca Juga :

Seyogyanya, lanjut Silaen, HTI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, namun perlakuannya sangat beda dengan organisasi PKI ketika ditetapkan sebagai organisasi terlarang, pengusung paham komunis setelah dibubarkan dan dinyatakan organisasi terlarang, pemerintah/ penegak hukum langsung menindak pelaku dan orang-orang yang terlibat didalamnya baik itu sebagai pengurusnya.

Disinilah dilema penegak hukum yang jelas terlihat oleh LAKSAMANA bahwa institusi penegak hukum sepertinya ‘mendua hati’. Kenapa organisasi terlarang demikian masih bebas berkeliaran ‘unjuk gigi’, meski sudah tidak terang-terangan melakukan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Silaen ibaratkan seperti, api yang masih kecil bisa sebagai sahabat, sama halnya juga dengan air, ketika air masih kecil masih bisa dijadikan teman, keduanya hampir sama ketika sudah menjadi besar akan menjadi musuh yang mematikan (memusnahkan).

“Perumpamaan tersebut merupakan gambaran nyata yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak waspada sedini mungkin, menjawab adanya produk hukum diskriminatif yang dihasilkan oleh ‘oknum’ yang selama ini bersinggungan langsung atau tidak dengan pengusung paham diluar ideologi Pancasila, maka akan jadi bibit- bibit terjadinya badai perpecahan atau bahkan perang saudara sesama anak bangsa, dimasa yang akan datang,” papar Silaen.

“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kemajemukan dan pluralisme sedikit demi sedikit mulai tergerus dan memudar, perlu di ingat bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Wahid institute dan Setara institute perlu diseriusi sebagai ‘warning light’ akan masa depan bangsa ini,” tegas alumni Lemhanas Pemuda I 2009 itu.

Paham yang selalu dibenturkan oleh masing-masing oknum pengusung ideologi lain itu, hanyalah bagian dari cara mengkambing-hitamkan ideologi Pancasila. Menyalahkan liberalisme dan komunisme seolah-olah menjadi penyebab utama kerusakan dan kemungkaran yang terjadi di negeri ini.

“Ideologi Pancasila sebagai jalan tengah dalam membangun komitmen kebersamaan seluruh anak bangsa, jangan dirusak oleh keinginan/ syahwat segelintir orang yang tidak puas dengan hasrat politik yang diusungnya, Bahaya!,” ujar Silaen.

“Menjadikan wilayah Indonesia sebagai ajang/ladang percobaan buat paham atau ideologi diluar ideologi Pancasila, merupakan tindakan yang terlarang/ makar karena akan menimbulkan rasa permusuhan dari komponen anak bangsa. Jika dibeberapa negara ‘middle east’ yang notabene ‘homogen’ saja dilarang, apalagi Indonesia yang sangat majemuk dan multikulturalisme, ” tambahnya.

“Pemantapan nilai- nilai wawasan kebangsaan yang terkandung di dalam ideologi Pancasila harus dilakukan dengan sistem yang baik dan benar. Ini adalah tugas bersama semua rakyat Indonesia, untuk menjaga kemajemukan dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai kekuatan dan kekayaan yang diberikan Allah sang pencipta, kepada bangsa Indonesia,” tandasnya.

Pos terkait