Samuel F Silaen : KPK RI Mandul Tapi Doyan Fasilitas Mewah

  • Whatsapp
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri

WARTALIKA.id – KPK RI nampaknya sudah mati suri alias mandul, tak banyak bisa diharapkan lagi, bahkan sudah tak ada gunanya, kecuali hanya membuat polemik di masyarakat oleh karena tingkah laku Komisioner nya yang ingin dapat fasilitas mewah.

Pasca revisi UU KPK RI, kinerja KPK banyak dicibir publik karena ulah sosok ketua Komisionernya Firli Bahuri (FB) doyan gunakan fasilitas wow, terlepas itu pakai uang sendiri, apalagi pimpinan pernah tersangkut masalah kode etik. Itu dinyatakan oleh dewan pengawas (dewas) KPK RI sendiri.

Bacaan Lainnya

“Terus kapan kerjanya kalau selalu memunculkan polemik yang tak penting kecuali penting bagi KPK RI itu sendiri,” kritik pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Silaen, KPK RI berubah jadi buruk rupa! pasca revisi UU KPK RI, ibarat kata orang bijak; ingin menangkap tikus yang diduga kuat ada di KPK RI, ehh malah membakar rumahnya KPK RI dengan cara revisi UU KPK nya.

“Jadi semuanya ikut hancur, siapa yang patut dipersalahkan dalam kasus polemik diseputar KPK RI kini?,” tanya Silaen.

Lebih lanjut Sialen katakan, soal korupsi recehan KPK memang garang, itulah kenapa KPK sudah tidak dapat diharapkan terlalu banyak untuk memberantas “mega korupsi”, dimana itu sekarang cukup ditangani kejaksaan dan kepolisian.

“Masyarakat sekarang hanya jadi penonton sinetron KPK yang serba bermewah-mewah. Ingin dapat fasilitas mewah dan lain-lain. Jika tak sanggup mengikuti pola hidup sederhana yang ditorehkan pendahulunya, kenapa ngotot ingin jadi komisioner KPK RI,” imbuh Silaen.

Silaen mencontohkan, terkait pengadaan mobil mewah Pimpinan KPK, Syamsuddin Haris yang merupakan Anggota Dewan Pengawas KPK saja mengaku heran terkait adanya fasilitas mobil dinas untuk pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun anggaran 2021.

Melansir Suara.com Syamsuddin Haris mengatakan, Dewas KPK RI sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk Pimpinan dan Dewas tahun anggaran 2021.

“Dirinya dan Dewas KPK pun sudah tegas menolak untuk tidak menerima bila nantinya fasilitas mobil dinas akan diberikan kepada Dewas KPK,” sebut Syamsuddin. Jumat (16/10/2020).

Syamsuddin mengaku tak mengetahui siapa yang mengusulkan pengadaan mobil dinas untuk masuk dalam anggaran KPK 2021.

“Siapa yang mengusulkan kami nggak tahu. Intinya, Dewas akan menolak mobil dinas itu,” ujar Syamsuddin.

Pos terkait