Diduga Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli

  • Whatsapp
Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli

WARTALIKA.id – Hari ini Sabtu 23 Februari 2019 Jayapura diguyur hujan dan jika diguyur hujan, pasti banjir. Selain karena faktor alam, ulah kami masyarakat yang membangun rumah di daerah aliran sungai dan juga berkebun didaerah gunung gunung kemudian menebang hutan, yang tidak kalah penting juga adalah pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan karena Diduga Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli. Hal ini di sampaikan anggota DPR Papua John NR Gobay di Jayapura, Sabtu (23/02/2019).

Menurut Gobay, agar pembangunan  memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan, keseriusan pemerintah ditandai dengan adanya Kantor Lingkungan Hidup dan adanya Dokumen AMDAL dalam kegiatan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup (LH) jangan ada Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli.

Bacaan Lainnya

“Dalam pandangan saya, kalau ada Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli, ya jadinya pembangunan kota jadi kacau. Sehingga daerah resapan air pun diganti menjadi gedung-gedung, daerah aliran sungai ditutup oleh Pembangunan Jalan, Gedung. Maka pastinya hal ini akan terjadi luapan air pada saat hujan turun dan mengakibatkan banjir serta genangan air di mana-mana,” papar Gobay.

Lanjut Gobay, saat entrop ditimbun siapa Walikota dan Kepala BLH, saat SAGA dibangun siapa Walikota dan Kepala BLH. Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan salah satu kuncinya yang merupakan alat ukur adalah Dokumen AMDAL sebuah rencana pembangunan jika dikemudian hari akan merusak lingkungan dan mengakibatkan dampak pada lingkungan harusnya bisa ditolak. “Jika fungsi ini tidak ada, maka BLH atau BAPEDALDA harus dibubarkan karena tidak ada gunanya, dan terkesan hanya untuk memenuhi persyaratan UU dan tuntutan global saja dan Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli,” beber John.

“Kita bisa lihat contoh realnya adalah kerusakan LH di Freeport kan BLH atau LH hanya setuju setuju saja. Kembali ke Topik Banjir di Kota Jayapura, saya melihat sangat keliru jika kita menyalahkan seorang Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano. Tetapi Oknum dan Badan yang paling bertanggung jawab dalam situasi Kota Jayapura hari ini adalah Walikota yang bertugas pada tahun 1990an dan Biro KLH di Propinsi Irian Jaya saat itu dimana diduga Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli,” ucap John.

“Saat Entrop yang dulu hutan sagu ditebang dan ditimbun menjadi terminal dan bangunan lainnya. Siapa Walikota dan Kepala BLH Kota Jayapura dan  Kontraktor yang bangun Perumahan Perumnas IV dan ORGANDA, dulu itu hutan sagu, saya ingat karena saat itu saya sedang duduk dibangku SMA. Dan juga siapa yang memberi ijin pembangunan Mal-mal yang tidak memperhatikan aspek lingkungan karena diduga Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli,”tutur John.

Walikota dan BLH Jayapura, kata Gobay siapa yang bertugas saat pembangunan Mall-mall di Jayapura ini dibangun. Menurut John, patut diduga Oknum Pejabat dan Dokumen Amdal Bisa di Beli mereka wajib bertanggungjawab atas situasi kota Jayapura hari ini, bukan Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano.

Masih lanjut John, sesungguhnya pembangunan adalah kebutuhan daerah, namun analisa lingkungan jangan hanya menggunakan analisa ilmu ilmiah tetapi ilmu alamiah haruslah juga didengar atau diperhatikan. Ilmu alamiah itu dapat diperoleh  berdasarkan informasi-informasi orang-orang asli suatu tempat tentang kondisi sebuah daerah tentang aliran sungai, sumber sumber pangan atau dusun dusun sagu, daerah daerah resapan air yang ada sejak turun temurun haruslah diperhatikan bukan main hantam saja demi prestasi kota maju atau kota modern.

“Terkait dengan kebiasaan berkebun dilereng lereng gunung di Kota Jayapura, saya ingin kembali tegaskan solusi saya yaitu bangun sebuah lumbung pangan lokal atau kebun rakyat di daerah luar kota. Arahkan saudara saudara saya itu kesana mereka pasti akan berkebun disana, hasilnya harus dibeli oleh Pemerintah Daerah lewat BUMD atau SOLPAP yang lagi urus Pasar Mama-mama Papua, demi kepastian usaha mereka,” urai Gobay.

“Soal pembangunan yang kacau saya pikir kita harus pikir drainase besar seperti Selokan Mataram di Yogya di daerah Entrop, Perumnas IV sampai di Pasar Yotefa agar pembuangan air menjadi lancar yang diikuti oleh pengelolaan sampah yang benar. Harus ada pemukiman warga yang harus dibongkar dan warganya direlokasi. Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama karena Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura adalah Teras Rumahnya Papua,” tutup Anggota DPR Papua John NR Gobay.

Pewarta : RK

Pos terkait