Staff PPAT Kecamatan Karawaci Buatkan APHB Ketua MUI Kota Tangerang 

Foto : Surat Akte Pembagian Hak Bersama (APHB).

WARTALIKA.idDibalik permasalahan sengketa tanah seluas 314 m² Girik No. C. 936, Persil B21/d.22 yang berdiri bangunan rumah tinggal Ketua MUI Tangerang KH Edi junaedi Nawawi. Rupanya lahan tersebut kini sudah terbagi – bagi untuk para calon pewaris dalam surat Akte Pembagian Hak Bersama (APHB).

APHB atas tanah bangunan yang bertempat di Gerendeng Tegal Rt. 003/011, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang itu merupakan produk Kecamatan Karawaci.

Baca Juga :

Guntur, Staf Pejabat Pembuatan Akte Tanah (PPAT) sementara Kecamatan Karawaci, Tangerang mengatakan, jika ingin membatalkan surat APHB milik KH Edi Junaedi di pengadilan setempat.

Kepada WARTALIKA.id Guntur menjelaskan proses pembuatan APHB cukup melampirkan surat Girik, PBB dan Leter C. “Jadi gini, waktu kita pengajuan itu atas nama istri pak Kiyai, ada girik ada PBB itukan dasar kecamatan,” ungkap Guntur di Kantor Kecamatan Karawaci, Tangerang, Rabu 11 September 2019.

Menurutnya, proses pembuatan APHB atas nama Edi Junaedi itu, terlebih dulu melalui kantor Kelurahan Gerendeng data lampiranya. [baca juga : Ahli Waris Minta Ketua MUI Kota Tangerang Bertanggung Jawab]

” Kan kita kroscek kebawah dulu, yakni, berdasarkan Leter C yang diterbitkan kelurahan Gerendeng dan di bawa oleh anak dan menantunya pak Kiyai Edi, saya lupa nama anaknya, tapi data yang dilampirkan ada sama pak camat karna ini kan sifatnya rahasia,” sambungnya.

Untuk diketahui, tiga ahli waris dari Alamarhumah Hamdiah pemilik Girik No C. 936 Persil B21/d.22 dilokasi tersebut diantaranya, Muhammad Saim bin Isak serta Rumsiah dan Sulaeman.

Ketiga ahli waris yang merasa lebih berhak sebagai pemilik lahan itu hingga beberapa waktu lalu melayangkan surat keberatan yang juga tertuju kepada KH Edi Junaedi Nawawi. Agar dalam hal tersebut Intansi terkait dapat menindak lanjuti secara prosedur hukum yang berlaku dan tercatat sepanjang waktu 7 x 24 jam tertanggal 20 Agustus 2019.

Namun sangat disayangkan hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak yang berwenang.

Menanggapi soal persengketaan lahan tersebut, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gagasan Aspirasi Generasi Anti Korupsi (LSM Gagak) Rosa Adang Ibarahim dalam waktu dekat berencana akan melayangkan surat kepada intansi terkait. [baca juga : Ketua MUI Kota Tangerang Diduga Menggunakan AJB Palsu Dirikan Rumah Tinggal]

“Ini sangat disayangkan jika intansi terkait tidak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut, apa lagi ini menyangkut seorang Kiyai yang saat ini menjabat Ketua MUI,” geram Adang saat di wawancarai WARTALIKA.id, Kamis 12 September 2019.

Maka demikian, Adang meminta kepada pihak terkait yang berwenang agar segera melakukan tindakan lebih lanjut secara prosedur hukum yang berlaku, guna untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pewarta : Herpal

Pos terkait