Nabire Rebut Angka Penderita HIV/AIDS Tertinggi di Papua, WGAB : Pemicunya THM dan Miras

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Menanggapi data dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua dimana tercatat angka penderita HIV/AIDS di Nabire Papua mencapai 38.874, dengan jumlah tersebut bahwa Nabire di Klaim sebagai angka pengidap HIV/Aids tertinggi (peringkat pertama) di Papua.

Menanggapi Hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) wadah generasi anak bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerri Basri Mak kepada Wartalika pada juma’at 20 september 2019 di jayapura mengatakan, peninggkatan penderita HIV/Aids di Nabire di sebabkan oleh bebasnya peredaran minuman keras serta maraknya tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Nabire,).

“Oleh karena itu lanjut Yerri, “Akibat bebasnya peredaran miras serta menjamurnya tempat hiburan malam (THM) di Nabire, hal tersebut memicu terjadinya Sex bebas, sehingga dari situlah dengan mudah terjadi penularan firus HIV/Aids,” Kata Yerri.

Foto : Yerri Basri Mak

“Saya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire bersama aparat keamanan di harapkan untuk merazia tempat – tempat hiburan malam serta peredaran minumam keras (miras) ilegal yang ada di Kota Nabire, jika perlu tempat hiburan malam serta peredaran miras di Nabire di tutup,” tegas Yerri Basri Mak.

“Masih lanjut Yerri. “Bukan hanya itu, bebasnya peredaran miras di Papua khususnya di Nabire jika tidak di bersihkan, hal itu berpotensi akan menimbulkan permasalahan serius, dimana miras bisa memicu segala kejahatan kriminal serta kecelakaan di jalan raya, Saya berharap agar Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah serta pihak keamanan segerah menindak tegas atau membasmi peredaran miras serta tempat hiburan malam di Nabire dan Papua pada umumnya, sebab tanpa miras dan tempat hiburan malam tidak mengurangi Pendapatan Daerah dan lain – lain. Namun dengan maraknya miras serta tempat hiburan malam di Papua hanya membawa malapetaka sekaligus merusak moral orang asli Papua (OAP)

“Kami (LSM WGAB) berencana akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua serta pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait hal tersebut, sekaligus berencana untuk menyurati Menteri PPPA serta menuntut janji bapak presiden Jokowi di mana pada akhir tahun 2019 “Indonesia Bebas Prostitusi”, terutama di Papua,” tandas Yerri Basri Mak.

Pewarta: RK

  • Whatsapp

Pos terkait