Hargai Tatanan Adat Papua, Sertfikat Tanah Tanpa Surat Pelepasan Adat Tidak Sah

  • Whatsapp
HARI LAHIR PANCASILA

WARTALIKA.id – Dibalik kepastian hukum yang di berikan negara terhadap warganya terkait Sertifikat kepemilikan tanah, namun jika sertifikat tanah yang di miliki oleh warga tidak di sertai surat pelepasan adat, hal tersebut di anggap tidak sah. Ini di sampaikan Anggota MRP Pokja adat Papua Herman Yoku. Minggu (06/10/2019).

Herman Yoku kepada WARTALIKA.id menjelaskan, bahwa ada dua kategori yang selama ini menjadi trend di masyarakat, khususnya warga suku pendatang bukan orang asli Papua (Non OAP). Ada status tanah transmigrasi, tanah yang di maksutkan adalah tanah adat atau tanah hak wilayah.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

“Disebut tanah hak wilayah adat adalah tanah bersama yang dimiliki dari hasil perebutan secara perang suku. Maka itu, status tanah tersebut adalah milik bersama dari beberapa marga yang berhak memilikinya (Hak Lot). Sedangkan tanah hak leluhur adalah peninggalan warisan dari para petuanya, terhadap marga dalam suku tersebut. Jika transaksi penjualan tanah yang di lepas oleh seseorang pemangku adat, otomatis kepala suku yang membawahi sebelumnya melaksanakan musyawarah bersama maka tanah itu di lepas,” terangnya.

Dikatakan lebih lanjut, Tanah transmigrasi adalah yang tanah dilepas kepada pemerintah untuk di jadikan tanah Negara, tetapi status tanah tersebut tidak berbentuk di dalam kompensasi ganti rugi tanah, karena pemerintah mengambil itu untuk area pemukiman penduduk, namun tanah tersebut adalah tanah hak wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh lebih dari satu marga yang ada disatu kampung atau melibatkan kampung lain, itu yang di sebut tanah hak wilayah.

“Namun perlu diketahui bahwa di dalam tanah hak wilayah itu ada batas masing-masing marga klem dan keret. Maka selama ini, penduduk daerah transmigrasi mereka menganggap sertifikat yang di keluarkan oleh negara sudah sepenuhnya sah, kami akui memang negara mengeluarkan itu kepada hak yang menempati sebidang tanah. Namun saya sebagai ondowasi yang disebut dengan saya punya bahasa yusmuyakol, saya sebagai yusmuyakol itu saya sudah lepas kepada negara, tetapi pemerintah belum ada ganti rugi terhadap tanah kami tersebut. Maka seharusnya mereka yang mendapat sertifikat khususnya area transmigrasi tidak bisa menjual begitu saja, karena tanah itu di kasih oleh pemerintah bukan pelepasan perorangan. Sebab Pelepasan di kasih kepada pemerintah, dan pemerintah jadikan status tanah negara dan itu di buat areal trans pemukiman,” bebernya.

Menjadi permasalahan saat ini dimana warga eks transmigrasi merasa bahwa sertifikat yang di berikan oleh pemerinta kepada mereka sudah menjadi acuan dimana tanah tesebut talah menjadi hak milik sepenuhnya dengan tanpa ada surat pelepasan adat. maka hal tersebut seringkali terjadi kesalapahaman antara penduduk Non OAP eks Transmigrasi dengan masyarakat pemilik hak wilayah tersebut.

“Perlu saya menjelaskan bahwa, pada saat pemerintah mengambil sekian ribu hektar tanah tersebut itu hanya untuk pemukiman transmigrasi, tetapi masyarakat pemilik hak wilayah tersebut hanya di bayar dengan cara bukan ganti rugi tanah, tetapi dibayar sebagai imbalan jasa atau ganti rugi terhadap tanaman – tanaman budidaya alam yang ada diwilayah tersebut, bukan membayar tanahnya,” imbuhnya.

Maka dari pada itu, pemerintah seharusnya duduk bersama dengan pemangku adat Papua untuk meluruskan pemasalahan tersebut, jika hal ini tidak di perjelas, tentunya akan menjadi polemik antara Warga Non OAP dan Warga OAP itu sendiri.

Menghidari gesekan atau kesalapahaman antara OAP dan Non OAP terkait kepemilikan hak tanah di Papua, Pemerinta Wajib duduk bersama pemangku adat Papua guna untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang status sejarah peralihan tanah hak wilayah tersebut, walaupun hak kepemilikan yang berlambang Garuda yang di berikan oleh pemerintah terhadap warga, tetapi warga Negara serta Negara pun harus mengakui asal usul Orang yang memberikan tanah itu kepada pemerintah, tentang seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya.

Dalam hal ini Pemerintah seharusnya memperhatikan persoalan ini agar Orang Papua tidak tersinggung diatas hak kepemilikan tanah milik para leluhurnya.

Ditempat yang sama, ketua LSM WGAB Provinsi Papua Yerri Basri Mak menyampaikan, Terkait penjualan tanah yang ada di pinggiran kota, seharusnya oknum penjual wajib memberitahukan kepada pihak pemangku adat agar tidak terjadi kesalapahaman atara keluarga, jika menjual sebidang tanah sebaiknya dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu, hal ini tentunya mengatisipasti agar pihak pembeli tidak menjadi korban atau dirugikan, dimana sering terjadi kasus tanah yang sudah di beli namun di tarik atau di ambil kembali oleh orang lain yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut.

“Maka itu, bagi calon pembeli tanah khususnya Non Oap harus lebih teliti sebelum melakukan transaksi pembelian tanah, dengan cara mencari asal usul sebenarnya dari status pemilik tanah tersebut, agar di belakang hari tidak menjadi korban yang di rugikan, dan jika sudah sepakat untuk melakukan transaksi di harapkan wajib mengurus surat Pelepasan adat dan selanjutnya ke badan pertanahan negara (BPN) untuk membuat sertifikat tanah, agar benar-benar kepemilikan sebidang tanah berstatus sah di akui oleh negara serta adat Papua,” tandasnya.

Pewarta : WLM

Pos terkait