Irban II Inspektorat akan Tindak Lanjut Dugaan Markup

  • Whatsapp
Irban II Inspektorat Kabupaten Lampung Timur , Ibnu Santoso
Irban II Inspektorat Kabupaten Lampung Timur , Ibnu Santoso [istimewa].

WARTALIKA.idIrban II Inspektorat Kabupaten Lampung Timur , Ibnu Santoso berjanji akan memediasi atas adanya dugaan markup HOK dan PKT  Anggaran Dana Desa Tahun 2019 yang terjadi di Desa Tanjung Kencono Kecamatan Way Bungur.

“Saya janji akan tindak lanjuti dan akan kami proses terkait dengan laporan serta pemberitaan.  Saat ini pun masih berjalan proses monev dari kabupaten dan tolong bersabar dahulu,” kata Ibnu Santoso saat dikonfirmasi WARTALIKA.id, Selasa (18/2/2020) di ruang kerjanya.

Bacaan Lainnya

Pencegahan Covid 19

Lebih Lanjut Irban II Inspektorat Lamtim mengucapkan terima kasih atas sosial kontrol dan mitra kerjanya dalam pengawasan dalam pembangunan di desa-desa.

“Dan yang jelas semua pelaksanaan pembangunan anggaran Dana Desa (DD) harus sesuai dengan ketentuan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan desa yang dituangkan dalam APBDes yang di sepakati oleh pemerintah Kabupaten,” terangnya. [baca juga : Diduga Markup, Kades Tanjung Kencono Layak Dicopot]

“Mohon bersabar akan kami panggil kades yang bersangkutan terkait laporan ini,” tandas Ibnu.

Sebelumnya Sutrisno selaku Kaur Kesra di Desa Tanjung Kencono yang ikut sebagai tenaga kerja pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Kencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur mengeluh jika pengupahan kerja tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Saya bekerja sebagai laden, dan untuk upahnya saya bersama kawan-kawan di bayar Rp 80 ribu dan untuk kalkulasinya kami di hitung permeter baik gali tanah dan pasang batunya, dan kami pun di bayarnya tiga kali sesuai termin waktu pencairan,” ucap Sutrisno saat dikonfirmasi WARTALIKA.id, Senin (17/2/2020).

Diketahui ada dugaan berlangsungnya pelaksanaan pengerjaan pembangunan di Desa Tanjung Kencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur yang tak jelas program Padat Karya Tunainya (PKT) dan diduga pula terjadi markup mengenai upah Harian Orang Kerja (HOK) oleh oknum kepala desa setempat.

Untuk di ketahui bahwa Anggaran Dana Desa yang di kucurkan dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang pokok utamanya bertujuan masyarakat sebagai subjek utama dan untuk kesejahteraan masyarakat harus tersalurkan secara transparansi dan tepat sasaran di masyarakat.

HUT PERSIT KCK

Pos terkait