Kejati Sulut Tangani Dugaan Korupsi BPTD XXII Sulut

  • Whatsapp
BPTD Wilayah XXII Sulut
BPTD Wilayah XXII Sulut

WARTALIKA.idPekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis di Propinsi Sulawesi Utara diduga terindikasi terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran negara di Tahun Anggaran 2018, 2019 pada BPTD Wilayah XXII Sulawesi Utara.

Hal itu ditenggarai terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. ASDP Cabang Bitung terhadap pekerjaan pengedokan kapal KMP Dalente Woba dan KMP Bawal di Tahun Anggaran 2018 serta KMP Porodisa di Tahun Anggaran 2019.

Pekerjaan Pelayanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis di laksanakan dengan perhitungan subsidi bedasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhuhungan Darat No. SK.218/AP.204/DRJD/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Komponen Penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.

Temuan itu diungkapkan oleh Ketua Umum Penggiat Anti Korupsi Monitoring Alokasi dan Transparansi Anggaran (MATA) Roy, SH yang mengatakan, bahwa kasus tersebut sedang dirana kejaksaan tinggi sulawesi utara dan sudah memanggil beberapa pejabat-pejabat terkait dari dibalai BPTD wilayah XXII Prov Sulut termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial HH.

“Ada beberapa materi kegiatan yang ditangani pihak kejaksaan tinggi sulawesi utara yaitu, KMP Dalente Woba – Pemilik (operator) PT ASDP Cabang Bitung dengan trayek Amurang Kab. Minsel – Pananaru (Kab. Sangihe) – Marore (Kab. Sangihe) – Pananaru – Amurang KMP Bawal – Pemilik (operator) PT. ASDP Cab. Bitung dengan trayek Bitung (Kota Bitung) – Mangaran (Kab. Talalud)  – Musi (Kab. Talalud) – Mangaran – Bitung. Trayek yang di laksanakan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.650/AP.204/DRJD/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberngan Perintis Tahun Anggaran 2018,” kata Roy, Selasa (24/3/2020).

Kegiatan Pekerjaan Subsidi angkutan penyeberangan perintis di Tahun Anggaran 2019 antara lain : KMP. Porodisa – Pemilik (operator) PT ASDP Cabang Bitung dengan trayek Amurang (Kab. Minsel) – Pananaru (Kab. Sangihe) – Kawaluso (Kab. Sangihe) – Marore (Kab. Sangihe) – Pananaru – Amurang.

“Trayek yang di laksanakan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5706/AP.204/DRJD/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2019,” terang Roy.

Ketiga Pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas diindikasi terjadi penyelewengan penggunaan anggaran terhadap biaya pelaksanaan pengedokan ketiga kapal dimaksud, dimana ada kelebihan pembayaran dari BPTD Wilayah XXII Sulut kepada pihak PT. ASDP Cabang Bitung sebagai operator atau pemilik kapal.

Lebih jauh dia menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan docking terhadap ketiga kapal tersebut di atas di indikasi terjadi kelebihan pembayaran disebabkan antara lain : BPTD Wilayah XXII Sulut sengaja membayar dengan besaran harga yang tertera dalam kontrak kerja, dengan tidak memperhatikan permintaan pembayaran dari pihak Galangan Kapal (Pelaksana Docking).

“Bahwa item pekerjaan serta besaran harga pekerjaan telah terinci dan di ketahui di saat selesai di lakukan survei bersama sebelum dilakukan pekerjaan docking dan disetujui bersama antara BPTD Wilayah XXII Sulut dengan pihak operator/pemilik kapal,” ungkap Roy.

Lanjut dia mengatakan jika dari hasil survei tersebut nilai harga pekerjaan docking lebih besar dari yang di kontrakkan, maka pelaksanaan pekerjaan docking akan di sesuaikan berdasarkan nilai harga yang tertera dalam kontrak namun untuk Kondisi nautis-teknis kapal maka akan memperhatikan saran yang direkomendasi dari pihak BKI.

Dapat disampaikan pula bahwa pembayaran Subdisi Angkutan Penyeberangan perintis kepada operator kapal yang melayari trayek angkutan subsidi penyeberangan perintis di lakukan berdasarkan jumlah Trip (lintasan) yang telah di jalankan dimana operator kapal akan mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan : surat ijin berlayar, faktur penggunaan BBM dan pelumas, daftar angkutan baik orang, kendaraan dan barang serta jumlah kru atau ABK dan perwira kapal yang bertugas serta laporan keuangan (penghasilan).

Selain dari pada itu, LSM MATA juga menyoroti 2 (dua) rumah  yang diduga milik PPK BPTD wilayah Sulut berinisial HH, di perum tamansari cluster linow, dimana dalam 1 (satu) dalam harga rumah tersebut perkiraan Rp 3 milyar per unit.

Sementara HH menjabat sebagai PPK di BPTD XXII Sulut kurang lebih 3 tahun. Selain itu, kata Roy kebijakan yang dibuat HH sebagai PPK dimana setiap kegiatan HH diduga mematok fee untuk setiap kegiatan.

Dalam waktu dekat ini, menurut Ketum LSM MATA  akan melaporkan secara resmi kerana Hukum tentang kegiatan kegiatan di BPTD Wilayah XXII provinsi Sulut terindikasi merugikan keuangan negara.

Selain temuan diatas, Roy juga menjelaskan berdasarkan hasil investigasi serta data yang dimilikinya, bahwa istri kepala Balai BPTD wilayah sulut diduga ikut serta bermain proyek pengadaan rutin di balai tersebut.

Rumah yang diduga milik PPK BPTD wilayah Sulut berinisial HH, di perum tamansari cluster linow
Rumah yang diduga milik PPK BPTD wilayah Sulut berinisial HH, di perum tamansari cluster linow

“Hal inilah yang menggelitik dibenak saya bahwa ada kekuasaan kekuasan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan di balai tersebut,” paparnya.

“Untuk itu saya memohon kepada teman teman media untuk sama sama mengawal kasus yang sedang di tangani kejati sulut dan membuka untuk konsumsi publik seluas luasnya,” tutup Roy.

  • Whatsapp

Pos terkait