Alergi Dikonfirmasi, Kades Bumi Harjo Mahfud Sidiq Diduga Tidak Transparan

  • Whatsapp
Kepala Desa Bumi Harjo
Kepala Desa Bumi Harjo, Mahfud Sidiq
AGUNG NUROHO

WARTALIKA.id – Sebagai pemimpin wilayah kata “Arogan” pantas disematkan untuk Kepala Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur bernama Mahfud Sidiq.

Arogansi terjadi ketika, awak media WARTALIKA.id hendak melakukan konfirmasi pelaksanaan pekerjaan Alokasi Dana Desa (DD) pada Tahun 2019 terhadap oknum kades arogan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kalau sampean tanya-tanya dari bawah itu gak etis namanya. Kalau ada kekurangan tanyakan aja langsung ke dinas. Dan ngapain juga nanya-nanya kegiatan yang sudah lewat yang sudah selesai. Kenapa pada tahun itu sampean gak kesini,” ucap Mahfud dengan nada kesal ke WARTALIKA.id. Sabtu (13/6).

Sementara Asril Gazali Pewarta Lampung Timur, yang mendapatkan perlakuan kurang mengenakan itu mengatakan kepada Redaksi, bahwa dirinya hanya ingin bersilaturahmi menjaga kedekatan dan harmonisasi antara awak media dengan pejabat setempat.

“Namun apa yang saya dapat, kami bertanya baik-baik malah mendapat jawaban yang tidak enak. Apa dia (Kades Bumi Harjo-red) paham UU Pers,” ucap Asril.

Lanjutnya, saat dunia dilanda pandemi Covid-19 kamilah garda terdepan dalam mengabarkan wabah itu. Meski Lamtim masuk zona hijau, kata dia namun tugas kami sebagai kontrol sosial jangan di anggap remeh.

“Saya dibekali ID Card dan Surat Tugas saat melakukan liputan. Dan legalitas perusahaan kami jelas, kenapa masih mendapat perlakuan kurang mengenakan,” imbuhnya.

“Yang ditanyakan juga terkait informasi publik bukan menjurus ke ranah pribadi atau keluarganya. Apa Mahfud Sidiq tidak paham tentang keterbukaan informasi publik yang sudah diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi WARTALIKA.id, Achmad Sugeng Santoso mengatakan di zaman teknologi serba canggih ini masih saja ada keterbatasan informasi publik. Itu adalah HAK setiap warga negara apalagi Wartawan untuk bertanya terkait informasi publik.

“Apa yang dilakukan Kepala Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur jelas-jelas adalah pelanggaran keterbukaan informasi publik,” jelas Sugeng.

Lanjutnya, namanya pekerjaan Alokasi Dana Desa (DD) Tahun 2019 biar bagaimanapun adalah pekerjaan untuk publik, untuk masyarakat. Walaupun pekerjaan nya sudah selesai bukan berarti kontroling pun ikut selesai.

“Masyarakat Desa Bumi Harjo harus berpikir ulang, memiliki seorang kepala desa yang tertutup terhadap informasi publik. Bagaimana jika warga yang bertanya apa masih ditutup-tutupi,” pungkasnya. [Red]

Pos terkait