Forkopimda Karo Konsultasi ke BPK RI Sumut Terkait Anggaran Pengamanan Pilkada

  • Whatsapp
Forkompimda Karo

WARTALIKA.id – Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara digeruduk Forkopimda Karo untuk konsultasi  aturan dan mekanisme dalam penganggaran APBD Karo dana pengamanan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020, khusus bagi institusi TNI.

Turut hadir kunjungan ke kantor BPK RI perwakilan Sumatera Utara, Bupati karo Terkelin Brahmana, bersama Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua KPUD Kab. Karo Gemar Tarigan, Kabagren Polres Tanah Karo, AKP Efianto, perwakilan Kajari Benny, Kakesbang Tetap Ginting, dan perwakilan Bawaslu Kab. Karo Harun Surbakti.

Pemkab Karo sudah melakukan tahapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hampir 100 % kepada lembaga KPUD, Bawaslu dan Polres Tanah Karo, namun sayang pihak dari jajaran TNI di Kab. Karo tidak dianggarkan.

Alasannya, beragam spekulasi bermunculan dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berujung, alih alih tidak ada regulasi, bahkan sarat temuan audit BPK Kelak seandainya dana dikucurkan, hal ini membuat  jajaran Kodim 0205/TK  gerah, dimana secara teoritis tidak tersurat, namun tersirat dalam konteks keamanan dalam pengamanan pemilihan kepala daerah.

“Minimnya, kepedulian TAPD  dalam menganggarkan dana pengamanan untuk  jajaran TNI dalam menghadapi pilkada di Kab. Karo, menuai sorotan dan protes dari Kodim 0205/TK, hal ini tingkat  Forkopimda Kab. Karo sepakat mendatangi kantor BPK RI Perwakilan medan guna konsultasi sekaitan  ketidakbolehan TNI menerima  anggaran dari APBD Kab. Karo,” ujar Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batu Bara, Rabu (8/7), diruang kantor BPK RI Medan.

Lanjutnya betul, kita kesini untuk konsultasi terkait regulasi dan mekanisme. Apa benar TNI dalam melakukan pengamanan pilkada, kata dia anggarannya tidak bisa ditampung.

“Nah ini maksut kami datang kesini,” tambah Dandim 0205/TK.

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, kedatangannya bersama Forkopimda untuk ingin konsultasi terkait aturan dan mekanisme dalam pemberian dana APBD untuk keperluan pengamanan pilkada yang seusai rencana akan digelar bulan Desember 2020, bagi jajaran TNI di Kab. Karo.

Terkelin mengaku pemda bukan tidak mau, namun saran dan masukan  TAPD  bahwa jajaran TNI  tidak ada secara spesifik dalam PKPU (peraturan komisi pemilihan umum).

“Nah, ini dasar saya mengajak Forkopimda ke BPK RI. Jadi, kata BPK RI boleh, ini menjadi kerangka acuan kerja (KAK), untuk kita anggarkan nantinya, yang sudah berlalu, sudah-lah, kita cerita kedepan,” ucap Terkelin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan RI Sumatera Utara  Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa didalam regulasi Kemendagri mengatakan, pilkada serentak  sangat rawan situasi keamanan, tentu harus melibatkan unsur pihak keamanan dan jelas ada juga aturan di kepolisian.

“Letaknya disini, penjabaran keamanan itu banyak sepanjang kebutuhan persediaan anggaran daerah, sesuai karatikstik masing masing daerah, bisa pencalang, bisa ormas, sepanjang cukup anggaran. Jadi pada prinsip kami pihak BPK RI, jika mengaudit tidak mempersalahkan dana yang dihibahkan  sesuai saya sebutkan,” katanya.

Syaratnya, lanjut dia pertama ajukan Proposal, sesuai kebutuhan dari institusi (TNI), Kedua masuk dalam TOR (Term Of Reference) dan NPHD, ini sudah cukup, tidak ada masalah.

Menurut, Eydu ini hanya kurang komunikasi, silahkan Kodim 0205/TK, buatkan kembali proposal, tidak perlu menumpang di kepolisian artinya boleh terpisah karena penggunaan anggaran nanti. Masing masing mempertanggungjawbakan secara keuangan dan hukum.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan angkat bicara, jika memang BPK RI Perwakilan medan tidak mempermasalahkan, maka pihaknya akan merealisaikan anggaran pilkada untuk Kodim 0205/TK, jika diusulkan oleh pihak pemda karo.

“Dananya akan ditampung di P-APBD 2020 nanti, disinilah anggaran dapat disisihkan, sesuai kebutuhan nantinya,” imbuhnya.

Disisi yang sama, Kakesbang Kab. Karo Tetap Ginting mengaku pihaknya selaku OPD tekhnis, selama ini belum maksimal memahami aturan dan mekanisme yang ada.

Namun adanya konsultasi ini, akan menjadi terang menderang bagi TAPD nantinya, dan segera pihaknya akan menindaklanjuti arahan dan masukan dari pihak BPK RI Perwakilan Sumut,

“Hal ini agar pihak TNI jajaran Kodim 0205/TK, memiliki hak sama ikut dilibatkan sebagai pengamanan pilkada, sebagaimana Kodim daerah Kabupaten lain, juga direalisasikan anggarannya,” tandasnya.

Pewarta : Rinaldi

  • Whatsapp

Pos terkait