Pengamat : Inspektorat Maluku Tenggara Segera Periksa Komisaris dan Pengelola BUMO

  • Whatsapp
Drs Huyur Matdoan
Drs. Huyur Matdoan Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara

WARTALIKA.id – Sejak adanya transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke setiap Desa/Ohoi yang dimulai Tahun Anggaran 2015, maka adanya pertimbangan Pemerintah Pusat untuk setiap Desa/Ohoi wajib mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes secara Nasional dan bagi Kabupaten Maluku Tenggara dengan nama lain sesuai kearifan lokal maka Desa diganti dengan Ohoi sehingga disingkat BUMO (Badan Usaha Milik Ohoi).

Demikian hal ini disampaikan Huyur Matdoan Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara diruang kerjanya Jumat pagi 18 September 2020.

Bacaan Lainnya

Matdoan menjelaskan kepada WARTALIKA.id bahwa terkait dengan pengelolaan BUMO itu adalah modal usaha yang diberikan Pemerintah Ohoi kepada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan usahanya untuk mencari keuntungan dengan tujuan meningkatkan usaha di Desa/Ohoi tersebut agar dapat memberikan manfaat sebesar besarnya kepada masyarakat Desa/Ohoi sehingga penyertaan modal tersebut harus bergerak maju dan memberikan nilai tambah kepada Desa tersebut.

“Terkait dengan penyertaan modal tersebut harus dibuat sebuah perjanjian atau suatu kesepakatan bahwa terdapat laba usaha tersebut harus diatur untuk memberikan manfaat baik kepada pengelola BUMO maupun pihak penyerta modal,” jelas Matdoan.

Sedangkan terkait Pengawasan Fungsional pihaknya menjelaskan bahwa disetiap Ohoi ada Badan Saniri Ohoi (BSO) sehingga pada gilirannya BSO dapat melakukan fungsi pengawasan dalam semua tata kelola Pemerintahan Ohoi baik dalam bentuk administrasi maupun keuangan dalam bentuk kegiatan secara intensif.

Baik Kepala/Pj. Kepala Ohoi maupun BSO dan atau BPO berkewajiban melakukan pengawasan melekat terhadap semua kelembagaan di Ohoi, termasuk Pengelola BUMO agar dapat mengetahui semua perlakuannya tentang pengelolaan Dana Desa yang dipercayakan kepada kelembagaan tersebut.

“Dan apabila ada hal-hal yang sulit ditangani oleh Pemerintah dan atau BSO/BPO maka segera merekomendasikan kepada pihak Inspektorat untuk segera ditindak lanjuti,” terang Matdoan.

Matdoan juga menyadari bahwa semua Penyelenggara Pemerintahan di Ohoi sangat minim Sumber Daya Manusianya (SDM), sehingga jika ada masalah yang disampaikan kepada Inspektorat maka pihaknya akan segera melakukan audit sekaligus pembinaan terhadap personil bersangkutan dalam menata administrai serta berbagai regulasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugasnya itu.

“Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara juga menerima berbagai aduan dari masyarakat tentang tata kelola Pemerintahan di Ohoi dan hal ini dapat ditindaklanjuti agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalagunan keuangan Ohoi,” ungkap Matdoan.

Matdoan juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa jangan sampai adanya kendala oleh Pemerintah Ohoi adalah jangan sampai ada kerja sama antara para pihak.

“Contohnya Kepala/Pj. Kepala Ohoi ada hubungan emosional dengan pengelola BUMO sehingga sering terjadi pembiaran,” ucapnya.

Ditempat terpisah Bernadus Rahabav selaku pemerhati terhadap pengelolaan dana BUMO di Ohoi mengatakan bahwa dalam tahun 2016 oleh Menteri Desa mengajurkan dalam Permendesnya bahwa Desa/Ohoi harus ada pendapatan asli Desa/Ohoi, sehingga setiap Desa/Ohoi harus dan wajib mendirikan Badan Usaha Milik Desa/Ohoi untuk bekerja mengelola uang BUMDes atau BUMO agar dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

“Hal itu sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pendapatan asli Desa/Ohoi demi kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Bernadus.

Masih juga bernadus bahwa ketika itu (Tahun 2016) BUMO secara keseluruhan sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah Tangga BUMU (AD/ART), yang akan dijadikan sebagai foreiders dalam perjalanan pengelolaan Dana BUMO serta berbagai regulasi lainnya.

“Dana BUMO itu adalah Dana Milik Masyarakat yang diserahkan Pemerintah Ohoi untuk dikelola oleh BUMO guna mendapatkan laba yang sebesar-besarnya demi Ohoi tersebut,” sebut Bernadus.

“Kami sangat berharap agar Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap Komisaris dan Pengelola BUMO yang ada di setiap Ohoi,” tambahnya.

Sementara amatan WARTALIKA.id di Kecamatan Kei Kecil Timur bahwa selama 2 tahun terakhir ini oleh Pemerintah Ohoi sudah tidak lagi memberikan Dana Penyertaan untuk BUMO, untuk itu diminta kepada pihak Inspektorat Kabupaten agar segara melakukan pemeriksaan khusus terhadap Komisaris dan Pengelola BUMO setiap Ohoi.

Pos terkait