Pemerhati BUMO : Pengelolaan Dana BUMO di Malra Sangat Memprihatinkan

  • Whatsapp
Pemerhati BUMO Bernafus Rahabav
Pemerhati BUMO Bernafus Rahabav

WARTALIKA.id – Bergulirnya Dana Desa yang ditransfer Pemerinah Pusat sejak tahun anggaran 2015 sungguh memberikan nilai tambah kepada Pemerintah Desa/Ohoi untuk membangun Desa/Ohoi maing-masing diseluruh Persada Nusantara.

Ditahun 2016 oleh Pemerintah Pusat menginstruksikan agar disetiap desa/Ohoi wajib membentuk Badan Usaha Milik Desa/Ohoi untuk bergerak meningkatkan pendapatan Desa/Ohoi dalam mengelola Dana Penyertaan dari Setiap Pemerintah desa/Ohoi sebagai Modal dalam pengelolaan BUMDES/BUMO guna mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, dengan selalu memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES/BUMO yang sudah baku dan diberikan sebagai rambu-rambu dalam oprasional Badan Usaha Milik Desa/Ohoi kedepan.

Bacaan Lainnya

Demikian disampaikan Pemerhati BUMO Bernadus Rahabav dikediamannya di Langgur belum lama ini. Setelah ditemui WARTALIKA.id, dirinya menyatakan keprihatinannya terhadap Pengelolaan Dana BUMO yang selama ini berjalan tanpa arah yang benar.

“Sangat disadari bahwa dalam kenyataannya Dana BUMO tersebut oleh Pengelola digunakan untuk pembelian Mobil Angkot dan atau Mobil Truck L-300, dan selama ini beroperasi dengan baik. Disisi lain juga Pengelola dapat memberikan bantuan Simpan/Pinjam kepada Masyarakat setempat namun kadang berujung macet dalam pengembalian kepada Pengelola BUMO dan dianggap macet,” ucap Bernadus.

Dengan keadaan tersebut oleh Pengelola tidak pernah menindaklanjuti bersama Kepala/Pj. Kepala Ohoi yang bertindak sebagai Komisaris BUMO, dalam hal mengamankan pengembalian Dana Simpan/Pinjam tersebut.

“Dan hal itu merupakan pembiaran yang salah, baik Pengelola BUMO maupun Komisarisnya,” kata Bernadus Rahabav.

Lanjutnya, bisa saja dibuktikan secara sederhana pada setiap APB-Ohoi berkenaan bahwa pada sisi pendapatan Ohoi hanya bisa terlihat adalah Dana Desa (DD), Dana Alokasi Ohoi (ADO) Dana Silpa tahun lampau dan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP). Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari 35% dari keuntungan BUMO tidak pernah kunjung dilihat.

“Hal ini bisa jadi ada indikasi bahwa mungkin saja adanya kerja sama Komisaris dengan Pengelola BUMO untuk Kongkalikong,” sebut Rahabav.

Bernadus Rahabav mengakui bahwa dengan adanya bantuan dana desa oleh Pemerinah Pusat ini yang kemudian adanya MoU oleh Menteri Dalam Negeri RI, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pemeriksaan yang diawali oleh Pihak Kementeriaan Dalam Negeri dalam hal ini Inspektur Kabupaten/Kota setempat berdasarkan aduan Pemerintah Ohoi dan atau Masyarakat setempat.

“Akan tetapi untuk menyelamatkan uang negara maka tidak perlu menunggu adanya aduan yang bersifat resmi seperti, Laporan Kepala Ohoi, Rekomendasi Kepala Ohoi tetapi diperlukan pelaksanaaan pengawasan fungsional secara reguler dan berkala sebagai tindakan preventif dan bukan menunggu hingga dilakukan tindakan represif,” pinta Bernadus tegas. [baca juga : Pengamat : Inspektorat Maluku Tenggara Segera Periksa Komisaris dan Pengelola BUMO]

Bernadus berharap agar Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya jangan tidur akan tetapi bangkit menyelamatkan uang negara yang begitu besar ini.

“Harapannya Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara mampu menyelamatkan uang negara,” tutup Bernadus Rahabav.

Pos terkait