Terkait Biaya Pembebasan Lahan, Kejari Timika Ingatkan Pemkab Mimika

  • Whatsapp
Kepala Kejari Timika Mohammad Ridosan
Kepala Kejari Timika Mohammad Ridosan.

WARTALIKA.id  – Saya sudah mendengar informasi bahwa Pemkab Mimika menyiapkan anggaran yang sangat fantastis mencapai ratusan miliar melalui APBD Perubahan 2020 untuk kepentingan pembebasan lahan di beberapa lokasi di Timika.

Demikian dikatakan Kepala Kejari Timika Mohammad Ridosan yang tak ingin pemerintah daerah Mimika kecolongan soal pemakaian anggaran untuk pembayaran pembebasan lahan meski lahan itu untuk pembangunan kantor pemerintahan dan fasilitas umum lainnya.

Bacaan Lainnya

“Pemkab Mimika harus berhati-hati dalam menggunakan uang negara itu, yang sangat fantastis jumlahnya,” tegas Ridosan. Rabu (28/10).

Pihaknya pun mengaku sejauh ini Kejari Timika belum menerima permintaan resmi dari Pemkab Mimika untuk pendampingan hukum saat pembayaran biaya pembebasan lahan-lahan tersebut.

“Belum ada permintaan resmi yah dari Pemda ke kita untuk pendampingan hukumnya,” kata Ridosan.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mempelajari secara detail asal muasal kepemilikan lahan yang akan dibebaskan oleh Pemkab Mimika jika suatu saat diminta untuk melakukan pendampingan hukum saat pembayaran biaya pembebasan lahan-lahan tersebut.

“Kami sudah mewanti-wanti Dinas Perumahan dan Pertanahan untuk tertib administrasi. Kalau memang kami diminta untuk melakukan pendampingan hukum, kami harus lihat betul surat-surat kepemilikan tanahnya seperti apa,” imbuhnya.

Lanjut dia, jangan sampai tanah yang dibebaskan itu milik orang lain tapi dicatut atas nama orang lain lagi. Harus ditelusuri betul, siapa sesungguhnya pemilik tanah itu dan bagaimana asal-usulnya. Jangan asal membayar.

“Kasus kesalahan membayar biaya pembebasan tanah oleh Pemkab Mimika sudah pernah terjadi saat pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Kelurahan Otomona waktu itu,” bebernya.

Pos terkait