Tujuh Bupati Meepago Sepakat Aktifkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah

  • Whatsapp
Tujuh Bupati Meepago Sepakat Aktifkan  Pemekaran Provinsi Papua Tengah

WARTALIKA.id — Salah satu wacana yang mengemuka pada kunjungan pertama  Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam kunjungannya di Jayapura dan Wamena pada Oktober 2019 mengatakan pemerintah akan membentuk dua Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Pegunungan Tengah Papua.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memastikan bahwa Provinsi Papua Selatan segera diproses oleh pemerintah atas dasar analisa intelelijen sehingga telah dibahas lintas kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri; Menteri Politik, Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; dan sejumlah pihak terkait lainnya di Jakarta.

Muat Lebih

Sementara itu, baik oleh Presiden maupun oleh Menteri Dalam Negeri, hingga saat ini belum secara tegas mengatakan, DOB di wilayah tengah Papua yang dimaksudkan tersebut apakah PROVINSI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA yang masuk dalam wilayah adat Lapago yang mencakup Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Nduga, Mamberamo Tengah, dan Yalimo ataukah mengaktifan PROVINSI PAPUA TENGAH yang mencakup Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Timika, Biak, Supiori, Serui, dan Waropen. yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Menanggapi kebijakan pemekaran provinsi ini, Asosiasi Bupati Wilayah Meepago yang terdiri dari tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Mimika kabupaten menggelar Rapat Kesepakatan Pembahasan Pemekaran Provinsi Papua Tengah di Hotel Grand Mozza Kota Timika, Jumat, (01/11/19)

Rapat Kesepakatan Pembahasan Pemekaran Provinsi Papua dihadiri oleh Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos.,MAP sebagai Ketua Asosiasi Bupati Meepago; Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, S.E., MH., Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, S.IP., Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, S.E., M.Si., Bupati Puncak, Willem Wandik, S.E., M.Si., Bupati Deiyai diwakili oleh Wakil Bupati, Hengky Pigai, S.Pt., dan Bupati Paniai diwakili oleh Wakil Bupati, Oktopianus Gobay, S.IP.

Para Bupati Meepago pada intinya menyepakati beberapa hal antara lain mendukung sepenuhnya pemekaran Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kota Sorong.

Para Bupati Meepago juga menyatakan sikap untuk tidak bergabung dengan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah di wilayah adat Lapago.

Pos terkait