Hasan Basri Umar Anggota DPRD DKI Jakarta Ditolak Security Masuk Rusunawa Penjaringan

WARTALIKA.id – Insiden penolakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar oleh pihak Security Rusunawa Penjaringan di RW 06, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu tepatnya di hari Idul Adha 1443 H berbuntut panjang.

Hasan Basri Umar (HBU) saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. HBU mengatakan pertemuan pada hari ini Senin 18 Juli 2022 dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta di kantor DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat  berkaitan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 lalu.

“Jadi pada saat itu saya masuk ke Rusunawa Penjaringan dan menanyakan kepada Security boleh saya masuk kedalam dekat Mesjid Masjid At Taqwa dan ternyata saya dilarang masuk,” jelas HBU, Senin (18/7/2022) kepada WARTALIKA.id, di kantor DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Karena dilarang masuk, Hasan Basri Umar memberi tau ke Security jika dirinya adalah seorang Wakil Rakyat dari DPRD DKI Jakarta.

“Saya bilang saya dari DPRD DKI dan hanya mau mendrop dulu hewan kurban kedalam setelah itu mobil saya keluar. Namun pihak Security tetap dengan pendiriannya tidak memperbolehkan saya masuk,” ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B ini.

Lanjutnya, lalu saya tanyakan kenapa ada mobil Kapolsek bisa masuk, dan ada mobil pejabat dari kecamatan serta walikota bisa masuk.

“Saya minta drop saja tidak bisa. Pokoknya tidak bisa, karena yang berkuasa disini saya dan tidak bisa. Kalau bapak tidak senang catat nama saya dan laporkan ke atasan, kata Security nya,” tutur pria kelahiran Tidore Maluku Utara ini.

Ternyata, tambah HBU warga rusun yang mengetahui jika saya ditolak masuk, mereka mulai berdatangan dan membuka penghalang jalan masuk ke Rusunawa Penjaringan.

“Melihat warga ramai berdatangan dan meminta saya masuk lantas Security itu hanya bisa diam. Dan setelah saya menyerahkan hewan kurban dan kembali, kemudian saya telepon Kepala Dinas Perumahan, karena saya melihat mobil saya di foto-foto dan saya suruh bicara dengan Danru nya dan mereka minta maaf,” beber HBU.

“Saya anggap itu sudah selesai tapi saya masih penasaran karena seorang PJLP pegawai kontrak melarang saya masuk diperlakukan dengan tidak sopan. Anggota dewan saja diperlakukan seperti itu bagaimana dengan masyarakat biasa,” tambah dia.

Untuk mencegah kejadian ini terulang kembali, kata HBU maka itu kita panggil Kepala Dinas Perumahan dan jajarannya termasuk Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan ternyata pelayanan dibawah seperti itu.

“Oleh sebab itu saya meminta agar Security nya dirolling. Jangan sampai nanti saya kunjungan reses disana dan Security masih seperti itu takut kembali terjadi salah paham,” imbuh Hasan Basri Umar.

Baca Juga: Coffee Morning dengan Abdul Azis Muslim, FPRN Jakarta Siap Bersinergi dengan DPRD DKI

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko saat dimintai keterangannya menjelaskan, jika ini hanya miss komunikasi, pihaknya tetap memberikan arahan dan masukan kepada Security di lapangan agar memberikan pelayanan yang terbaik.

“Pelayanan itu harus diberikan kepada siapapun, kepada warga apalagi kepada rekan-rekan dari Anggota DPRD DKI yang melakukan fungsinya. Namun prinsipnya ini menjadi koreksi dan masukan buat saya dan menjadi PR agar kami melakukan pembinaan yang lebih baik,” ujar Sarjoko.

Ditanya terkait sistem perekrutan Security, Sarjoko menerangkan bahwa Security adalah pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), orang perorang yang melakukan kontrak dengan pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

“Jadi siapapun yang memenuhi syarat sebagai Security, mereka bisa mengikuti seleksi yang dilakukan secara periodik setiap tahun,” terangnya.

Sementara untuk Security yang bersangkutan, Sarjoko mengaku sudah secara langsung memberi teguran saat Hasan Basri Umar (HBU) berdebat dilokasi.

“Intinya kita akan melakukan pembinaan di internal kami, bentuk pembinaannya nanti kan bisa bermacam-macam. Bisa kita lakukan evaluasi terkait dengan penugasan. Prinsipnya kejadian ini akan menjadi sebuah koreksi buat kami untuk memberikana layanan yang lebih baik lagi kedepan,” pungkasnya.