Kepala DPRKP DKI Jakarta Tindak Oknum Security Rusunawa Penjaringan

WARTALIKA.id – Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengambil tindakan tegas terhadap oknum Security Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga telah melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hasan Basri Umar (HBU) dari Fraksi Partai Nasdem.

Tindakan tidak menyenangkan dengan cara menghalang-halangi anggota dewan itu terjadi saat ia ingin masuk dan menyerahkan hewan kurban di Masjid At Taqwa di RT 06 RW 06, Penjaringan, Jakarta Utara yang terletak di kawasan Rusunawa Penjaringan pada Sabtu (9/7) lalu.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko saat dimintai keterangannya menjelaskan, jika ini hanya miss komunikasi, pihaknya tetap memberikan arahan dan masukan kepada Security di lapangan agar memberikan pelayanan yang terbaik.

“Pelayanan itu harus diberikan kepada siapapun, kepada warga apalagi kepada rekan-rekan dari Anggota DPRD DKI yang melakukan fungsinya. Namun prinsipnya ini menjadi koreksi dan masukan buat saya dan menjadi PR agar kami melakukan pembinaan yang lebih baik,” ujar Kepala DPRKP DKI Jakarta saat ditemui di gedung DPRD DKI Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022).

Ditanya terkait sistem perekrutan Security, Sarjoko menerangkan bahwa Security adalah pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), orang perorang yang melakukan kontrak dengan pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

“Jadi siapapun yang memenuhi syarat sebagai Security, mereka bisa mengikuti seleksi yang dilakukan secara periodik setiap tahun,” terangnya.

Sementara untuk Security yang bersangkutan, Sarjoko mengaku sudah secara langsung memberi teguran saat Hasan Basri Umar (HBU) berdebat dilokasi.

• Baca Juga: Hasan Basri Umar Anggota DPRD DKI Jakarta Ditolak Security Masuk Rusunawa Penjaringan

“Intinya kita akan melakukan pembinaan di internal kami, bentuk pembinaannya nanti kan bisa bermacam-macam. Bisa kita lakukan evaluasi terkait dengan penugasan. Prinsipnya kejadian ini akan menjadi sebuah koreksi buat kami untuk memberikana layanan yang lebih baik lagi kedepan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar ditolak masuk ke Rusunawa Penjaringan di RW 06, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu.

Ketika itu Hasan Basri Umar harus berdebat dengan dua orang Security Rusunawa Penjaringan saat hendak menyerahkan bantuan hewan kurban ke Masjid At-Taqwa kepada warga.

“Jadi pada saat itu saya masuk ke Rusunawa Penjaringan dan menanyakan kepada Security boleh saya masuk kedalam dekat Mesjid Masjid At Taqwa dan ternyata saya dilarang masuk,” beber HBU.

Karena dilarang masuk, HBU memberi tau ke Security jika dirinya adalah seorang Wakil Rakyat dari DPRD DKI Jakarta.

“Saya bilang saya dari DPRD DKI dan hanya mau mendrop dulu hewan kurban kedalam setelah itu mobil saya keluar. Namun pihak Security tetap dengan pendiriannya tidak memperbolehkan saya masuk,” ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B ini.

Lanjutnya, lalu saya tanyakan kenapa ada mobil Kapolsek bisa masuk, dan ada mobil pejabat dari kecamatan serta walikota bisa masuk.

“Saya minta drop saja tidak bisa. Pokoknya tidak bisa, karena yang berkuasa disini saya dan tidak bisa. Kalau bapak tidak senang catat nama saya dan laporkan ke atasan, kata Security nya,” tutur pria kelahiran Tidore Maluku Utara ini.

Ternyata, tambah HBU warga rusun yang mengetahui jika saya ditolak masuk, mereka mulai berdatangan dan membuka penghalang jalan masuk ke Rusunawa Penjaringan.

“Melihat warga ramai berdatangan dan meminta saya masuk lantas Security itu hanya bisa diam. Dan setelah saya menyerahkan hewan kurban dan kembali, kemudian saya telepon Kepala Dinas Perumahan, karena saya melihat mobil saya di foto-foto dan saya suruh bicara dengan Danru nya dan mereka minta maaf,” beber HBU.

• Baca Juga: Ketua RW 06 Penjaringan Sesalkan Insiden Penolakan Hasan Basri Umar Oleh Security Rusunawa Penjaringan

“Saya anggap itu sudah selesai tapi saya masih penasaran karena seorang PJLP pegawai kontrak melarang saya masuk diperlakukan dengan tidak sopan. Anggota dewan saja diperlakukan seperti itu bagaimana dengan masyarakat biasa,” tambah dia.

Untuk mencegah kejadian ini terulang kembali, kata HBU maka itu kita panggil Kepala DPRKP DKI Jakarta dan jajarannya termasuk Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan ternyata pelayanan dibawah seperti itu.

“Oleh sebab itu saya meminta agar Security nya dirolling. Jangan sampai nanti saya kunjungan reses disana dan Security masih seperti itu takut kembali terjadi salah paham,” imbuhnya.