Badan Pangan Nasional Gelar Rakornas, Sinergi Pusat-Daerah Antisipasi Krisis Pangan

WARTALIKA.id – Badan Pangan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kesiapsiagaan Krisis Pangan, bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Satuan Tugas Pangan Polri, BMKG, WFP Indonesia, IPB University, dan perwakilan dari Dinas yang mengampu urusan pangan di seluruh Indonesia, di Royal Hotel Jakarta, Rabu(13/12/2023).

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, menyampaikan beberapa poin kunci terkait dengan krisis pangan global dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

Hasil kajian pada 53 negara/Kawasan menunjukkan adanya peningkatan krisis pangan, dari 108 juta jiwa pada tahun 2016 menjadi 193 juta jiwa pada tahun 2021.

“Dengan proyeksi jumlah penduduk dunia yang diperkirakan mencapai lebih dari 9 miliar pada tahun 2050, perlu dilakukan kenaikan produksi pangan dunia setidaknya sebesar 70%,” Kata Nyoto Suwignyo di sela-sela acara.

Nyoto Suwignyo menekankan pentingnya mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian dan implementasi langkah-langkah yang tepat.

Pada kesempatan yang sama, Plh. SUPD 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Gunawan Eko Movianto, juga menekankan beberapa poin penting terkait kesiapsiagaan krisis pangan bagi pemerintah daerah.

Gunawan Eko menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan makanan pokok yang sehat, rendah gula, dan berbasis lokal seperti sagu, singkong, ubi jalar, patatas, dan keladi dengan menggiatkan Gerakan Pangan Lokal.

“Pentingnya melaksanakan Gerakan Pangan Lokal dan langkah strategis lainnya sebagai antisipasi daerah jika terjadi krisis pangan,” ujar Gunawan Eko saat menjadi salah satu pembicara pada acara tersebut.

Lebih lanjut, Pemda juga diminta untuk mengikuti panduan yang telah diberikan oleh Kemendagri melalui Permendagri 10/2023 dan Permendagri 15/2023. Setiap tahunnya, Pemda diharapkan mengintegrasikan upaya peningkatan ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan dalam dokumen perencanaan daerahnya.

“Pemda perlu menyusun kajian dan program kesiapsiagaan krisis pangan, yang harus dimutakhirkan setiap 3 tahun sekali, serta melaksanakan program kesiapsiagaan krisis pangan, pelatihan, dan geladi krisis pangan daerah secara terpadu paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun,” jelasnya.

“Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi krisis pangan,” sambung Gunawan.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kemenko PMK, Satuan Tugas Pangan Polri, BMKG, WFP Indonesia, IPB University, dan perwakilan dari Dinas yang mengampu urusan pangan di seluruh Indonesia.