Ini Permintaan Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Kalideres di Thailand

WARTALIKA.id – Keluarga dari tujuh pekerja migran Indonesia asal Kalideres, Jakarta Barat, yang diduga menghadapi masalah hukum di negara Thailand berharap mendapat perhatian serius oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini diungkapkan Asep, seorang orang tua pekerja migran kepada WARTALIKA.id di Jakarta, pada Sabtu (12/4/2025)

Asep mengaku bahwa anaknya berangkat ke Myanmar pada Januari 2025 untuk bekerja, namun tak lama kemudian memilih kembali ke Indonesia melalui Thailand.

Pada 25-26 Maret 2025 lalu, dia masih dapat berkomunikasi dengan anaknya, dimana putranya menyebut tengah berada di bandara Thailand dan bersiap kembali pulang ke tanah air.

“Kabar anak saya diketahui dari seseorang rekan kerjanya bernama Rudi mengirim pesan singkat melalui WhatAp. Saat itu juga disampaikan adanya denda Rp500.000 per orang, diduga terkait pelanggaran administrasi keimigrasian seperti visa,” ungkap Asep.

Sejak itu komunikasi terhenti tak ada komunikasi lagi, hal ini tentu memicu kekhawatiran bahwa para pekerja ditahan atau berurusan dengan otoritas imigrasi Thailand.

“Kami sangat cemas dan khawatir karena hingga kini tidak ada komunikasi lagi tentang keberadaan mereka. Ya itu, kabar terakhir mereka ada kendala oleh pihak imigrasi disana,” katanya.

Asep juga berharap pemerintah Indonesia bisa membantu proses pemulangan anaknya beserta rekan-rekannya di Thailand, agar kembali ke Tanah Air dengan lancar dan aman.

“Kita harapkan pemerintah Thailand bisa memberikan kemudahan bagi kepulangan mereka,” pintanya.

Terpisah, tim hukum kuasa 7 pekerja migran asal Kalideres dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar telah mengirimkan surat resmi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand, pada Kamis, 10 April 2025.

“Kami telah mengambil langkah konkret untuk mencari kejelasan nasib para pekerja migran asal Kalideres tersebut. Setelah kami menerima surat kuasa dari mereka, kami mengirimkan surat resmi kepada KBRI untuk Kerajaan Thailand. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri terkait,” ujar Ketua Umum LBH Pijar, Madsanih Manong dikawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dalam surat tersebut, LBH Pijar meminta perlindungan hukum bagi ketujuh pekerja yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Madsanih juga mengatakan bahwa pihaknya meminta KBRI di Thailand dan otoritas terkait di Jakarta untuk segera merespons dan menindaklanjuti kasus ini.

“Keluarga di Jakarta sangat cemas karena tidak ada kabar sejak komunikasi terputus. Kami berharap ada kepastian secepatnya mengenai kondisi dan status hukum para pekerja ini,” tegas dia.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum menanti respons dari KBRI Thailand dan berharap adanya koordinasi cepat dengan pihak berwenang di Thailand untuk memastikan keselamatan dan hak-hak para pekerja terpenuhi.

“Kami mendesak agar kasus ini diprioritaskan, mengingat rentannya posisi pekerja migran di luar negeri, terutama dalam hal perlindungan hukum,” jelas Madsanih.

Ia juga berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ketujuh pekerja dapat kembali dengan selamat ke keluarga mereka di Indonesia.

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pembaruan lebih lanjut,” ucapnya.