WARTALIKA.id – Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat memimpin rapat Pembinaan Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (10/01).

Rapat yang digelar di balai pertemuan kantor bupati, hadir langsung Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Plh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dan Para Camat.

Rapat pembinaan dilaksanakan bertujuan guna percepatan pelaksanaan kegiatan OPD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2022, serta untuk mensinergiskan program dan kegiatan di masing-masing OPD, kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tepat sasaran, serta terhindar dari permasalahan hukum.

Baca Juga:
Updaterkini.id Gelar Tasyakuran Kantor Baru dan HUT CEO di Tengah Suasana Penuh Syukur
Momen Bahagia dan Penuh Kepedulian: AJB Rayakan Ulang Tahun Cucu di Panti Asuhan
Halalbihal dan Cek Kesehatan Gratis Digelar Tim 17 GRIB Jaya Pos 01

Mengawali arahannya Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat sampaikan beberapa bulan terakhir evaluasi yang disampaikan kedaerah terkait penilaian organisasi masih jauh dari standar, banyak nilai yang rendah.

Sementara itu Penilaian Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbilang masih rendah hanya peringkat CC (sangat cukup), menunjukan keseriusan OPD belum terlihat signifikan.

“Selain itu Koordinasi kita antara OPD masih sangat lemah. Banyak pekerja yang menjadi leading sektor belum berjalan maksimal sehingga program tidak berjalan semestinya,” katanya.

Oleh karena itu lanjut Bupati pertemuan ini sangat penting, kehadiran OPD dan Camat menunjukan integritas, tanggung jawab terhadap tupoksi yang ada guna mengantisipasi dalam percepatan program Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat.

“Sebelum jelang bulan puasa Program percepatan sudah berjalan dan ini menjadi suatu yg sangat penting, jangan sampai februari akhir atau maret awal program belum berjalan, guna melaksanakan program percepatan,” ujarnya.

“Berkaitan dengan audit BPK paling lambat awal Februari, mereka akan melihat progres, jangan sampai nanti OPD tidak bisa mempertanggung jawabkan, apa saja yang menjadi pertanyaan BPK oleh karena itu diharapkan keserius menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan, sehingga tidak menjadi temuan ketika audit BPK ditempat kita,” lanjutnya.

Dirinya juga menyampaikan untuk tahun anggaran 2021 agar membenahi laporan laporan yang berkaitan dengan SPJ atau Dokumen lainnya yang penting, sehingga ada pemeriksaan OPD atau Kecamatan sudah siap dan sudah dilengkapi guna memastikan laporan keuangan setiap OPD itu baik pada periode sebelumnya.