WARTALIKA.id – LSM Lapen menduga adanya dugaan monopoli proyek swakelola kelurahan di Kabupaten Tanjab Barat Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan pihak rekanan. Hal ini diungkapkan Ketua LSM Laskar Pengawal Negeri (Lapen), Erwin.
“Sangat di sayangkan kegiatan swakelola kelurahan Kab. Tanjab Barat, TA 2022 tersebut di sinyalir telah terjadi monopoli yang diperankan oleh oknum rekanan pihak ketiga berinisial HN selaku suplayer/pihak ketiga,” ungkap Erwin baru-baru ini, Rabu (4/5/2022).
Pihaknya menilai usaha pemerintah pusat mencanangkan pembangunan proyek infrastruktur di tiap kelurahan, dengan cara merealisasikan kucuran dana ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk kegiatan proyek swakelola kelurahan demi meningkatkan urat nadi perekonomian dan percepatan pembangunan menjadi sia-sia.
Menurut Erwin, mungkin dana kelurahan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah itu cepat di cairkan, dikarenakan ada isu bakal terjadi perombakan oleh bupati terpilih saat ini. Maka, kata doa dana kegiatan swakelola kelurahan tidak sesuai seperti yang di harapkan dan terkesan mubazir, adapun hal tersebut tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
“Kegiatan swakelola tersebut semestinya dilaksanakan oleh warga dan RT setempat. Kalau di pihak ketigakan itu bukan swakelola,” tegas Erwin.
Erwin mangungkap dugaan monopoli kegiatan kelurahan, diantaranya Kelurahan Tungkal 1V Kota, Kelurahan Patunas dan Kelurahan Tungkal Dua. Dimana lokasi legalitas teritorial zonasi bangsal material HN selaku suplayer yang menangani kegiatan swakelola kelurahan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat.
Ironisnya pihak ketiga berinisial HN yang disinyalir kebal hukum, saat di konfirmasi WARTALIKA.id, pada Rabu (4/5/2022) melalui telepon selulernya, HN lebih memilih bungkam dan bersikap apatis.
Sementara Erwin menambahkan, pihaknya meminta aparat penegak hukum harus serius dalam melaksanakan supervisi hukum menindak lanjuti persoalan yang di sinyalir telah terjadi monopoli kegiatan swakelola kelurahan DAU TA 2022 tersebut.
“Demi terciptanya pencapaian kegiatan program pemerintah pusat, maupun daerah dalam hal percepatan pembangunan di bidang infrastruktur. Pihak penegak hukum harus segera mengusut dugaan monopoli proyek swakelola kelurahan yang disinyalir dilakukan oleh HN,” pintanya. (Nir)
