Manifesto LPKNI: PT Bumi Borneo Inti Diduga Perusahaan Tambang Batubara Ilegal

Manifesto LPKNI : PT Bumi Borneo Inti Diduga Perusahaan Tambang Batubara Ilegal

WARTALIKA.id – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Kurniadi Hidayat mempertanyakan kegiatan perusahaan tambang batubara PT Bumi Borneo Inti (BBI) dikawasan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Hal tersebut lantaran pihaknya menduga jika tambang batubara yang dikelola PT Bumi Borneo Inti (BBI) itu merupakan tambang batubara ilegal. Pasalnya Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menonaktifkan sementara Akun MOMS PT. Bumi Borneo Inti.

Akan tetapi, hingga saat ini perusahaan tersebut masih terus beroperasi mengangkut atau memproduksi batubara.

“Banyaknya polemik di perusahaan tersebut, menurut informasi yang kami peroleh, diduga ada oknum aparat penegak hukum telah menerima kontribusi atau upeti dari perusahaan tambang batubara tersebut,” kata Kurniadi Hidayat dalam siaran persnya, pada Rabu (1/2/2023).

Menurut dia, dengan adanya polemik di internal PT BBI, terkait laporan pemalsuan data di Mabes Polri dan adanya tanggapan surat dari Dirjen Minerba bahwa akun MOMS dan MODI untuk sementara di nonaktifkan.

“Dengan demikian, artinya PT BBI tidak boleh melakukan operasional atau penjualan batubara, karena tidak dapat melakukan pembayaran pajak melalui akun tersebut,” ujarnya.

• Baca Juga: HUT LPKNI ke-6, Kurniadi Hidayat Ajak Konsumen Agar Lebih Cerdas

Ia mengatakan, hal ini dapat dikategorikan sebagai penjualan tambang batubara ilegal. “Ya karena mereka tidak bisa membayar pajak. Dan tentunya hal tersebut, merupakan kerugian bagi negara dan juga masyarakat,” katanya.

Kurniadi menambahkan, regulasinya adalah pembayaran pajak batubara tersebut untuk pemerintah sebagai pendapatan bagi negara. Lalu selanjutnya, kata dia pendapatan negara tersebut disalurkan kembali untuk masyarakat dalam bentuk program ataupun bantuan lainnya untuk mensejahterakan masyarakat.

“Dengan tidak ada pembayaran pajak sudah jelas hal tersebut merugikan bagi negara maupun masyarakat,” terang Ketua LPKNI ini.

Namun hal itu sangat disayangkan, seakan-akan diduga oknum penegak hukum khususnya Polda Jambi dan pihak instansi lainnya menutup mata.

• Baca Juga: Diduga Disuguhi BBM Oplosan, Ketum LPKNI Lapor ke Mapolda Jambi

“Kemungkinan saja, diduga telah masuk kontribusi kepada oknum penegak hukum sehingga membiarkan bebasnya penjualan batubara ilegal tersebut,” terangnya.

Selain itu, seharusnya pihak penegak hukum dapat menindak secara tegas penjualan tambang batubara ilegal tersebut dan juga penampungnya.

“Penampung batubara tersebut juga dapat dikategorikan dan diduga sebagai penadah ilegal, dan itu merupakan tindak pidana,” tuturnya.

• Baca Juga: LPKNI Gugat 3 Kementerian dan PT Pertamina Tuntut Peredaran… 

Lebih lanjut Kurniadi menambahkan, apabila pihak Polda Jambi tidak mampu memberantas perusahaan-perusahaan ilegal khususnya tambang batubara, dan juga ilegal drilling serta Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dapat meminta bantuan kepada Mabes Polri untuk turun langsung ke Jambi dan menindak lanjutinya.

“Kalau memang Polda Jambi merasa tidak mampu untuk menangani kasus tersebut, jangan sungkan dan malu untuk meminta bantuan kepada Mabes Polri. Karena hal tersebut merupakan atensi langsung dari Kapolri,” imbau Kurniadi. (Rilis)