WARTALIKA.id – Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tergabung dalam Aliansi IPWL Sosial Indonesia berencana dalam waktu dekat akan melanjutkan aksi kedua guna untuk bertemu presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Aksi, Ade Hermawan. Menurut pria yang biasa disapa Ebonk menyampaikan bahwa aksi di kemensos kemarin dan Istana Presiden selanjutnya masih dengan tuntutan yang sama.

“Jadi, aksi yang kedua nanti, kita akan mendatangi Istana Merdeka. Kami IPWL di seluruh Indonesia akan terus berjuang menuntut hak-hak kami sebagai mitra kerja di kementerian sosial dalam menanggulangi para pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang kemudian dukungan layanan dan fasilitas anggaran pekerja rehabilitasinya tidak direalisasikan oleh ibu Risma selaku menteri sosial,” ujar Ade Hermawan di Jakarta, Sabtu 4 Februari 2023.

Baca Juga:
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan DPRD, DPC Forkabi Cengkareng Serukan Dua Periode
Terdakwa Kasus Tabrak Lari di Penjaringan Tak Ditahan, Kuasa Hukum Korban Ungkap Begini
Anak Korban Kasus Tabrak Lari di Penjaringan Jadi Saksi di Sidang PN Jakarta Utara

Lebih jauh dia menjelaskan aksi damai IPWL masih menuntut agar mensos mencabut kebijakan- kebijakan yang tidak berpihak terhadap para pekerja di lembaga rehabilitasi sosial. Selain itu, mensos jangan membebani aturan yang tidak sesuai tupoksi pekerja.

“Mensos buat kebijakan yang tidak sesuai dengan tupoksi kami sebagai pekerja rehabilitasi untuk para pecandu atau penyalahguna psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA). Mensos juga berikan beban pekerjaan yang tidak sesuai bidang kami,” imbuhnya.

Kepada WARTALIKA.id, Ebonk menyampaikan rangkaian kegiatan aksi jilid dua dimulai dari Monas menuju Istana Presiden dan diikuti oleh peserta aksi sekira 300 orang dari perwakilan Aliansi IPWL Sosial Indonesia.

Sementara Linda Theresa selaku perwakilan dari IPWL Rumah Rehsos Sado Karimun Kepri menambahkan, aksi damai ini lantaran dua tahun terakhir Kemensos tidak lagi peduli terhadap program rehabilitasi.

“Selama dua tahun ini kemensos melalui mensos sudah membuang badan terhadap program rehabilitasi, yakni terkait permensos tahun 2022. Peraturan kemensos saat ini tidak ada sedikitpun memberi peluang untuk program rehabilitasi,” pungkasnya.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook