Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya ingatkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah, menurutnya diperlukan peran pengawasan dalam mewujudkannya.

“Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat dan jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan,” ucap Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 % program berpotensi tidak optimal. Disamping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 % dari nilai anggaran.

“Saya berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” pungkasnya. (Nir/Adv)