WARTALIKA.id – Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Tegar Asjrullah mengaku telah menggunakan dana sebesar Rp150.000 untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban. Menurutnya, biaya itu berdasarkan hasil kesepakatan seluruh ketua KPPS.

“Dari turun dana TPS sekira Rp4.500.000. Nah! yang Rp150.000 untuk pembuatan SPJ. Jadi, ini hasil kesepakatan para ketua, karena banyak yang enggak mau repot atau tidak bisa bikin SPJ tersebut. Total ada 102 TPS di Kelurahan Angke,” ungkap Tegar saat dihubungi Wartalika.id, Rabu 28 Februari 2024.

Selain itu, kata dia, ada biaya lain untuk kebutuhan logistik sebesar Rp150.000 yang juga didapat dari besaran dana TPS tersebut.

Baca Juga:
Tudingan Praktik Pungli Meresahkan, Direktur Perumda Kolaka Ingatkan Semua Pihak Tidak Gegabah Sebar Tuduhan
Ketum IKWI Pusat Laporkan Oknum IK dan RS Dugaan Pidana Pemalsuan
Kabel Udara Terbakar di Jalan Semanan, Warga Minta Perhatian Serius Pemkot Jakarta Barat

Tegar mengaku beberapa waktu sebelum pelaksanaan Pemilu telah memaparkan penggunaan dana TPS secara rinci.

“Sebelumnya kami telah memberitahukan kepada seluruh KPPS mengenai penggunaan dana TPS. Kalau dahulu logisitik ambil sendiri. Jadi, sekarang kita bikin simple, kita yang antar, biayanya Rp150.000 dari dana TPS itu,” sambung dia.

Berbeda dengan salah satu Ketua KPPS lain di Kelurahan Angke yang tidak mau dicantumkan namanya mengaku, dari anggaran TPS sebesar Rp4.500.000 juta tersebut ia hanya menerima Rp4.200.000 juta.

“Soalnya tidak ada rincianya untuk apa. Jadi langsung kena potong Rp300.000. Saya terima Rp4.200.000,” kata Ketua KKPS tersebut.

Ia menilai cara penggunaan dana TPS untuk SPJ tersebut diduga terindikasi Pungli. “Bicara diduga ini pungli sudah jelas. Semestinya harus dirinci dong, tapi ini kan enggak langsung main potong saja dari Rp4.500.000 jadi kita terima Rp4.200.000,” tegasnya.

 

 

 

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook