WARTALIKA.id – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan bahwa untuk membenahi berbagai permasalahan di Indonesia, harus dimulai dengan terlebih dahulu membenahi sistem rekruitmen dan pengkaderan di partai politik.

Mengingat dalam sistem demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, partai politik punya peran besar dalam tata nilai, tata sejahtera, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kebangsaan.

Para pemimpin di tingkat nasional hingga daerah, dari mulai presiden, gubernur, hingga bupati, dan walikota, serta para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, walaupun dipilih oleh rakyat, namun terlebih dahulu harus mendapatkan “tiket” dari partai politik. Begitupun dengan posisi menteri maupun kepala lembaga negara lainnya yang tidak lepas dari peran partai politik.

Baca Juga:
Jepang Siap Dukung Program Gizi Anak dan Penanggulangan Bencana di Indonesia
Indonesia dan Jepang Sepakat Perkuat Kemitraan Strategis di Bidang Ekonomi, Pertahanan, dan Energi
PM Jepang Ishiba Shigeru dan Istri Beri Penghormatan di TMPN Utama Kalibata

“Setiap warga negara harus aktif dalam partai politik, sehingga partai politik bukan hanya milik segelintir kelompok. Semakin banyak orang yang terlibat dalam partai politik, maka akan membuat kehidupan kepartaian khususnya dalam hal rekrutmen politik menjadi baik. Jangan takut dan jangan ragu untuk berpartai, karena dengan berpartai kita telah turut membaktikan diri dalam pembangunan kebangsaan,” ujar Bamsoet dalam orasi perayaan HUT ke-46 FKPPI, di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Hadir para pengurus FKPPI antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekretaris Jenderal Anna R Legawati, Bendahara Umum/Komisaris Utama PT ASABRI Fary Djemi Francis, dan Ketua Bidang Industri dan Konstruksi/Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (LKPP RI) Hendrar Prihadi, Tubegus Haryono, Didit Haryadi, Mayjen TNI (P) Dewa Rai dan lain-lain.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga menyoroti berbagai permasalahan dalam tata nilai, tata sejahtera, dan tata kelola di Indonesia. Di tata nilai, misalnya, pemilihan langsung ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan.