WARTALIKA.id – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menuturkan masa bakti MPR RI periode 2019-2024 merupakan periode yang tidak mudah, penuh dengan tantangan dan dinamika. Selama kurang lebih 3 tahun dalam masa jabatan tersebut, seluruh komponen bangsa harus berjibaku menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya, baik pada sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Seluruh aktivitas Majelis pun harus dilaksanakan dengan mengedepankan adaptasi dan inovasi. Di samping itu, dinamika kondisi geopolitik global, pelambatan ekonomi dunia, dan faktor perubahan iklim dunia juga turut berdampak pada kehidupan kebangsaan.

“Alhamdulillah, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dengan semangat kebersamaan dan gotong-royong yang menjadi ciri khas kearifan bangsa Indonesia, kita patut bersyukur dan berbangga, sebagai bangsa yang dapat melewati berbagai tantangan dan ujian tersebut dengan baik,” ujar Bamsoet saat Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/24).

Baca Juga:
Jepang Siap Dukung Program Gizi Anak dan Penanggulangan Bencana di Indonesia
Indonesia dan Jepang Sepakat Perkuat Kemitraan Strategis di Bidang Ekonomi, Pertahanan, dan Energi
PM Jepang Ishiba Shigeru dan Istri Beri Penghormatan di TMPN Utama Kalibata

Hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, Yandri Susanto dan Amir Uskara, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel dan Muhaimin Iskandar serta Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, anggota MPR memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Peran seluruh Anggota MPR dalam membangun karakter bangsa dilakukan melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus kebangsaan, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu dalam kemajemukan bangsa.