WARTALIKA.id – Kasus sengketa klaim asuransi jiwa syariah kembali mencuri perhatian publik, kali ini melibatkan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).

Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyidangkan gugatan yang diajukan oleh Sameh Harefa, penerima manfaat dari polis asuransi jiwa syariah yang terdaftar dengan nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JS.

Gugatan ini berawal dari klaim santunan asuransi atas meninggalnya Menala Harefa, yang merupakan peserta asuransi dengan polis Nomor 14038402 (PRUlink Syariah Generasi Baru). Sameh Harefa, sebagai ahli waris, menuntut pembayaran uang santunan senilai Rp 2,4 miliar sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi.

Baca Juga:
Tuntaskan banjir, SDA Jakarta Selatan keruk kali Cideng di Menteng Dalam Tebet
Pria Berjaket Ojol Hendak Selundup Narkoba ke Lapas Cipinang Ditangkap
Hari Pertama Layanan Kunjungan di Lapas Cipinang Disambut Antusias, Ratusan Warga Binaan Dikunjungi

Namun, klaim tersebut ditolak oleh PT Prudential Sharia Life Assurance dengan alasan permintaan dokumen tambahan yang tidak tercantum dalam polis, yaitu sertifikat tanah dan akte kepemilikan tanah, sehingga keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan.

Sameh Harefa melalui kuasa hukumnya, Johnny Tumanggor, menilai bahwa permintaan tersebut tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis.

“Permintaan untuk menyerahkan sertifikat tanah dan akte tanah jelas melampaui ketentuan yang ada dalam polis dan tidak ada hubungannya dengan klaim asuransi jiwa ini,” tegas Johnny di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, 17 Maret 2025.

Sameh Harefa mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan PT Prudential Sharia Life Assurance telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dan menuntut pembayaran uang santunan sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis.

Selain itu, penggugat juga mengajukan klaim bahwa permintaan dokumen tambahan ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 139/DSN-MUI/VIII/2021, yang mengatur bahwa pemasaran produk asuransi syariah harus sesuai dengan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan isi polis.

Tidak hanya perusahaan asuransi yang menjadi sorotan dalam perkara ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut dilibatkan sebagai turut tergugat.