Provokasi Nasabah! Tolak Program Penyelesaian Mahkota Propertindo, Yohanna: Masuk Pidana Pencemaran Nama Baik

WARTALIKA.id – Upaya PT Mahkota Propertindo Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Propertindo Indo Senayan (MPIS) untuk melunasi kewajiban kepada ribuan investor malah diwarnai drama panas.

Pasalnya, ada 28 investor yang memilih menolak setelah mayoritas dari mereka mengalami dampak krisis likuiditas sejak pandemi. Perusahaan mengklaim sudah memangkas sisa kewajiban menjadi di bawah Rp 2 triliun dan menargetkan pelunasan bertahap kepada sekitar 3.000 investor.

Kabarnya, mereka setuju mengikuti program penyelesaian, yang meliputi opsi pembayaran lewat aset seperti tanah, vila, apartemen dan beberapa program penyelesaian lainnya melalui token DRX.

Lapas Cipinang Lakukan Evaluasi Layanan Publik

Mangkir Tiga Kali Panggilan Polisi, Terlapor Penganiyaan Dibiarkan Polisi Bebas Berkeliaran

Namun, Yang bikin heboh, dua orang di antaranya, Tjahjo Nugroho Djaelani dan Januati Muliani disebut-sebut memprovokasi investor lain agar menolak kesepakatan, bahkan meminta data nasabah untuk menyerang tokoh publik Raja Sapta Oktohari di media sosial.

Marketing PT Mahkota, Yohanna, mengaku kesal dengan tindakan tersebut. Dia mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan itu dan menegaskan jika ada nasabah yang menolak program penyelesaian yang ditawarkan.

“Silakan tunggu opsi penyelesaian berikutnya. Saya sudah menyelesaikan lebih dari Rp 100 miliar untuk nasabah, dan di cabang saya sudah terealisasi lebih dari Rp 150 miliar dari total Rp 200 miliar. Namun, ada yang tetap menolak. Kalau memang tidak mau dengan program yang ada, silakan tunggu opsi berikutnya,” ujar Yohana dalam keterangan tertulis yang diterima Wartalika.id, Senin 11 Agustus 2025.

Ia juga mengingatkan nasabah jika ingin menyampaikan keluhan bisa dengan membuat janji dan secara baik-baik, tidak harus menyerang di media sosial. Sebab, hal itu berpotensi masuk ranah hukum.

“Kalau mau menyampaikan keluhan, datang dan bicara baik-baik. Jangan melakukan pencemaran nama baik di publik karena ini bisa masuk ranah hukum,” tegasnya.

Usai melakukan tindakan provokasi di media sosial, salah satu nasabah bernama Tjahjo Nugroho Djaelani pun langsung meminta maaf dihadapan publik melalui rekaman video.

Sebelumnya, Thahjo melakukan provokasi terhadap nasabah lainnya untuk menolak program penyelesaian yang diberikan oleh PT Mahkota Propertindo.

“Saya Tjahjo Nugroho Djaelani memohon maaf bila sudah melakukan kesalahan dalam bersosial media terhadap PT Mahkota Properti, saya mohon permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi,” ujar Tjahjo Nugroho Djaelani, dalam video permintaan maafnya.

Akan tetapi, permintaan maaf Tjahjo Nugroho Djaelani hanya angin lalu. Dalam aksi provokasi yang dilakukan, Tjahjo mengajak nasabah lainnya untuk menolak program penyelesaian yang diberikan oleh pihak Mahkota, salah satu diantaranya melalui token DRX.

Namun dibalik aksi provokasinya, diam-diam Tjahjo Nugroho Djaelani sudah lebih dulu membeli token DRX dengan akun terdaftar TJAHJONU7603.

Dengan begitu, tindakan provokasi dengan melakukan pencemaran nama baik di media sosial jelas masuk dalam ranah hukum pidana. Apalagi Tjahjo Nugroho Djaelani juga membohongi para nasabah lainnya untuk menolak program penyelesaian melalui token DRX, padahal dia sendiri terdaftar membeli token tersebut.

Hal tersebut memperlihatkan kecurangan yang dilakukan oleh Tjahjo Nugroho Djaelani yang juga tanpa disadari bahwa pihak Mahkota sendiri dapat mengidentifikasi data setiap orang dalam waktu kurang dari 24 jam.

Menanggapi hal tersebut, seorang ahli hukum pidana, R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan, bahwa provokasi, dalam konteks hukum, seringkali dikaitkan dengan tindakan menghasut atau mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, provokasi dan hasutan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 160 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

“Pasal 160 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perbuatan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa, atau tidak menaati undang-undang. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta (sebelumnya Rp4.500, kini disesuaikan menjadi Rp4,5 juta sesuai Perma 2/2012),” jelasnya.

Selain itu, kata Soesilo melanjutkan, Pasal 263 UU ITE. Pasal ini menjerat pelaku penyebaran berita bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Ada dua kategori hukuman, yaitu hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal kategori V (Rp500 juta) untuk penyebaran yang disengaja, dan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori IV (Rp200 juta) untuk penyebaran yang patut diduga sebagai berita bohong,” sambung Soesilo.

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh Tjahjo Nugroho Djaelani di media sosial dengan memprovokasi dan mengajak para nasabah lainnya untuk menolak program penyelesaian yang ditawarkan PT Mahkota bisa dibilang social climbing.

Dalam konteks psikologi, dr. Alberta Jesslyn Gunardi menjelaskan bahwa “social climbing” atau “pansos” (panjat sosial) merujuk pada perilaku seseorang yang berusaha untuk meningkatkan status sosialnya dengan cara yang dianggap tidak etis atau tidak jujur, seringkali melalui manipulasi dan eksploitasi hubungan dengan orang lain.

Meski begitu, sebagai bagian dari transparansi, MPIP dan MPIS berencana melanjutkan roadshow ke berbagai kota untuk menjaga komunikasi terbuka dengan investor. Sebelumnya, roadshow telah digelar di Bandung, Jakarta, Medan, dan Semarang.

Dengan langkah ini, perusahaan ingin menunjukkan komitmen menyelesaikan hak-hak investor secara bertanggung jawab dan sistematis.

Berikut nama nasabah yang diduga melakukan provokasi kepada nasabah lainnya untuk menolak program penyelesaian yang ditawarkan oleh MPIP dan MPIS

1. Lukito andrew 0813624307xx

2. Christine 0878088119xx Surabaya

3. Judi utarya 0851004950xx

4. Megawati 0856467651xx Malang

5. Lili 0813624307xx Medan

6. Liemhongboen 0812223738xx

7. Yohanes widianto 081252989xx

8. Mentari 0812889434xx

9. Robert s then 0813968091xx

10. Lenny 0813325906xx