WARTALIKA.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat prihatin adanya peristiwa ditemukannya 131 anak yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengalami ginjal akut misterius setelah dugaan mengkonsumsi obat.

“Tentunya atas kejadian ini menjadi perhatian untuk semua orang tua dalam memilih obat anak. Mari cegah, sampai jelas kajian Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan BPOM tentang produk obat tersebut. Ini tidak main-main, Kemenkes harus tegas, bila benar obat ini bisa lepas dari pengawasan perijinan dan pengedaran,” kata Kadivwasmonev KPAI, Jasra Putra dalam keterangannya kepada wartalika.id, pada Kamis (13/10/2022).

KPAI meminta semua industri obat-obatan menghentikan produksinya bila itu obat berasal dari Indonesia atau ijinnya melalui perusahaan obat tertentu.

Baca Juga:
Pererat Silaturahmi, Masjid Assalaamatul Waqfiyah Gelar Halal Bihal
Lurah Semanan: Penonaktifan Ketua RW 012 Sudah Melalui Prosedur
Jelang Idul Fitri, Yayasan Al Fakir Salurkan Beras ke Fakir Miskin dan Lansia

“Kemenkes diharapkan segera mengusut tuntas. Jangan sampai masih tersebar luas, masih bisa di beli, menjadi promosi obat, donasi obat, dan sebagainya. Harus segera ada ketegasan dan kejelasan, untuk stop dan cegah peredarannya,” tegas Jasra.

”SPACEIKLAN”

Ia juga mengatakan, Badan BPOM penting mengawasi dan mengendalikan peredaran obat yang diduga berdampak fatal pada kesembuhan anak. Tentu sangat mengerikan jika menjadi 131 orang tua yang anaknya mengalami ini.

KPAI menuntut pertanggung jawaban peredaran dan perijinan obat tersebut, karena telah terbukti membahayakan anak dan sudah beredar sejak Januari ditemukan pertama kasusnya.

Jasra menegaskan, Kemenkes, BPOM dan industri obat-obatan Indonesia agar lebih berhati -hati dan selektif, agar tidak terulang peristiwa mengenaskan tersebut. Dalam penderitaan anak, ada yang menjual obat yang dampaknya tidak bisa di pertanggungjawabkan.

“Relasi dokter dan perusahaan obat perlu kembali mengevaluasi, agar tidak meloloskan produk yang berbahaya. Mari lihat kembali, ada masalah apa dengan perijinan dan peredarannya agar tidak menjadi pengulangan,” ujarnya.

Karena menurut Jasra, Undang- Undang Perlindungan Anak memandatkan kewajiban penyelenggaraan kesehatan sampai derajat yang optimal untuk anak.