WARTALIKA.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) periode 2026–2030 bersama UNICEF. Kerja sama strategis ini mengucurkan anggaran sebesar USD 131 juta (sekitar Rp2,1 triliun) yang difokuskan untuk mempercepat pemenuhan hak anak di seluruh nusantara.

​Peluncuran yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) ini menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Dokumen CPAP terbaru ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan bahwa investasi pada anak adalah kunci utama membangun Indeks Modal Manusia Indonesia.

​”Tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal. No child left behind menjadi prinsip memastikan setiap anak Indonesia tumbuh optimal. Dokumen ini menjadi pedoman investasi 100 tahun Indonesia Merdeka,” ujar Rachmat di Jakarta.

Program kerja sama lima tahun ke depan ini akan bertumpu pada enam pilar strategis, yaitu:

1. ​Kesehatan

2. ​Gizi

3. ​Pendidikan

4. ​Aksi Iklim dan Lingkungan

5. ​Air, Sanitasi, dan Higiene (WASH)

6. ​Perlindungan Anak dan Kebijakan Sosial.

Secara operasional, UNICEF akan mendampingi pemerintah pusat dalam perumusan regulasi, sementara di tingkat daerah, fokus akan diberikan kepada 13 provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Maluku Utara, hingga seluruh provinsi di tanah Papua.

Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menambahkan bahwa Kemendagri berkomitmen mengawal agar program ini terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

​”Kami berharap program ini menciptakan model praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi ke daerah lain untuk mempercepat pembangunan SDM di level lokal,” jelas Anwar.

​Senada dengan itu, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, menyatakan bahwa kemitraan yang telah terjalin selama 75 tahun ini kini berfokus pada tantangan baru, termasuk dampak perubahan iklim dan transformasi digital bagi anak.

​”Dengan memperkuat kemitraan ini, kita dapat mewujudkan masa depan di mana setiap anak tumbuh sehat, terlindungi, dan bebas dari kemiskinan,” pungkas Maniza.

​Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri PPPA, Menteri Agama, Kepala BPS, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta perwakilan pemuda dan mitra internasional.