WARTALIKA.id – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengungkapkan bahwa gejolak energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah memberikan tekanan besar terhadap fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi INAnews TV, Helmi Romdhoni, pada program Prime Time, Selasa (26/5/2026).

​Satya menjelaskan bahwa harga energi tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Konflik di Yaman, Irak, hingga Libya terbukti mendorong kenaikan harga minyak yang jauh melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​”Jika terjadi kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar saja, maka defisit kita bertambah hampir sekitar 6 triliun rupiah. Dan kalau kurs naik 100 rupiah, defisitnya bertambah 0,8 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan tekanannya,” ujarnya.

​Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan yang lebar antara produksi dan konsumsi minyak dalam negeri:
• ​Kebutuhan Nasional: 1,6 juta barel per hari
• ​Produksi Dalam Negeri: ~605 ribu barel per hari
• ​Defisit (Impor): ~1 juta barel per hari.

Terobosan Diplomasi Prabowo

​Di tengah tekanan fiskal tersebut, Satya mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai terobosan luar biasa. Indonesia berhasil membuka peluang impor minyak mentah dari Rusia dengan diskon hingga 35 persen di bawah harga pasar. Langkah ini sebelumnya sulit terwujud karena Rusia berada di bawah sanksi Amerika Serikat.

​”Ini adalah momen langka yang tidak bisa kita dapatkan setiap saat. Pak Prabowo melobi Amerika Serikat, tetapi juga berkunjung ke Rusia beberapa kali. Upaya ini jelas merupakan langkah beliau untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan vital Indonesia,” kata Satya.

​Ia menambahkan, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS turut memperluas ruang gerak diplomasi energi nasional, sembari tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Strategi diversifikasi impor juga tengah dijalankan, mengingat sekitar 25–36 juta barel minyak per tahun sebelumnya berasal dari Arab Saudi yang posisinya berdekatan dengan wilayah konflik.

​Skor Ketahanan Energi Nasional

​Dari sisi ketahanan energi, Satya menyebut skor Indonesia telah meningkat dari 6,5 menjadi 7,3 dalam skala 1–10. Penilaian ini didasarkan pada empat komponen utama (4As):
1. ​Ketersediaan Pasokan (Security of supply)
2. ​Infrastruktur Distribusi (Accessibility)
3. ​Keterjangkauan Harga (Affordability)
4. ​Keberlanjutan Lingkungan (Sustainability)

​”Kita memang tidak self-sufficient (swasembada), tetapi kita memiliki energy security yang cukup. Mirip seperti Jepang, yang tidak punya sumber daya alam melimpah namun ketahanan energinya sangat bagus,” jelasnya.

​Ia menegaskan bahwa swasembada energi di sektor minyak bukanlah target yang realistis dalam waktu dekat, mengingat tidak adanya temuan cadangan minyak yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebaliknya, Indonesia justru memiliki cadangan gas yang cukup besar, seperti di blok Tangguh, Masela, dan Donggi Senoro.

Transisi Energi Berkeadilan

​Terkait transisi energi, DEN mengusung pendekatan Just Energy Transition (Transisi Energi Berkeadilan). Indonesia tidak mengambil langkah radikal dengan langsung menghapus energi fosil, melainkan melakukan dekarbonisasi pemanfaatannya secara bertahap, dibarengi peningkatan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) hingga 70–72 persen dalam bauran energi nasional.

​Target Net Zero Emission (NZE) Indonesia ditetapkan pada tahun 2060 atau lebih cepat, berbeda dengan sebagian besar negara maju yang mematok tahun 2050. Satya merujuk pada pengalaman krisis energi di Inggris, India, dan Tiongkok sebagai pelajaran berharga agar proses transisi tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

​Sejumlah strategi konkret yang tengah dijalankan pemerintah antara lain:
• ​Implementasi Biodiesel B-50: Ditargetkan mulai berlaku Juli ini. Jika berjalan optimal, impor solar Indonesia otomatis menjadi nol.
• ​Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik & Kompor Listrik.
• ​Perluasan Jaringan Gas (Jargas) Kota: Sebagai langkah substitusi untuk menekan impor LPG.

Peran Serta Masyarakat

​Satya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ketahanan energi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada pundak pemerintah. Partisipasi aktif dari akademisi, sektor industri, dan masyarakat luas sangat diperlukan, termasuk dalam kesadaran berhemat energi dan beralih ke transportasi umum.

​”Kalau masyarakatnya juga hemat, itu akan sangat membantu negara. Inilah esensi dari transisi berkeadilan; kita bergerak menuju energi yang lebih bersih, namun dalam prosesnya kita saling topang agar cita-cita tersebut bisa terwujud,” pungkasnya.